Saat kaum milenial menyambut era globlalisasi dengan optimisme, pada saat bersamaan terselip sebuah diskusi yang membuat orang berpikir ada ancaman karenanya.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Yusuf Kartanegara datang bersama akademisi Universitas Pancasila menuju Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (7/5/2018).
"Dampak Revolusi Industri 4.0 berdampak ke semua elemen politik, sosial, dan sebagainya," kata Yusuf. (sumber)
Kepada jajaran ASN Pemkab Karanganyar, Camat, Wakapolres, sejumlah Kapolsek, Dandim 0727/Karanganyar, Kejaksaan, Yusuf menyampaikan kalimat tersebut dalam sebuah lokakarya bertajuk Revitalisasi Jagabaya (Polisi Desa).
Yusuf mencemaskan kecepatan informasi yang beredar sepanjang hari tak sebanding dengan pemahaman masyarakat dalam menanggapi informasi.
Makin heterogen masyarakat, katanya, makin tinggi potensi terjadinya konflik sosial. Dia mencontohkan konflik di Jakarta, Poso, Sampit, Sambas, Tolikara, dan Tanjung Balai pada 2016. Rapuhnya pertahanan dan keamananan diyakininya dapat berujung seperti perang saudara di Timur Tengah.
Persinggungan makin membesar memasuki Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. "Mencegah konflik sosial harus diutamakan, menjadi kebutuhan mendesak pemerintah pusat," terangnya.
Pencegahan dinilainya lebih efektif daripada pemulihan pasca konflik. Trauma akibat konflik adalah harga mahal untuk ditanggung pemerintah.
Wacana Jagabaya atau Polisi Desa
Selama bertahun-tahun, sejumlah desa di Jawa pernah merasakan kehadiran Jagabaya. Namun, sejak puluhan tahun lalu, Jagabaya meredup.
Jagabaya adalah perangkat keamanan desa yang terbentuk dari kearifan lokal masyarakat setempat. Dia menindak segala bentuk perjudian, peredaran miras, yang dinilai mengganggu ketertiban dan keamanan desa. (sumber) Di Bali, Jagabaya sebanding dengan Pecalang. Di Aceh, ia sebanding dengan Uleebalang.Â
