Terakhir saya menggunakan moda transportasi kereta api di Pulau Jawa pada bulan Juni 2022, saat perjalanan dari Stasiun Tugu Yogyakarta menuju Bandara Internasional Kulonprogo. Perjalanan menggunakan kereta api selama 45 menit tersebut tentu saja cepat, nyaman dan murah.
Tentu selama perjalanan dihadapkan dengan pemandangan alam Jogyakarta menuju Kulonprogro yang indah mempesona. Baru pertamakali melintasi rute tersebut dengan kereta api, tentu saya manfaatkan dengan menikmati pemandangan alam sepanjang perjalanan, sembari mendokumentasikan momen bersejarah tersebut.
Dalam kereta api, saya sempat membayangkan seandainya saja moda transportasi yang sama, sudah bisa beroperasi untuk lintas Sulawesi, maka masyarakat di Pulau Sulawesi akan bisa merasakan moda transportasi yang sudah lebih dulu ada di Pulau Jawa dan Sumatera tersebut.
Bahkan di ibukota Jakarta, masyarakat sudah bisa menikmati kereta api bawah tanah atau atau Mass Rapid Transit
(MRT). Saya sendiri sudah beberapa kali menjajal fasilitas MRT jika berkesempatan berkunjung ke ibukota.
Oh ya salah satu pengalaman tidak terlupakan adalah saat ketinggalan kereta api dari Bandung menuju Jakarta akibat terjebak macet tahun 2016 lalu. Saat itu saya bersama dua kawan satu dari Riau dan satu dari Manado, terpaksa harus membeli tiket baru lagi di stasiun, agar bisa menuju ke Jakarta.
Kembali ke Pulau Sulawesi, sarana transportasi lintas Provinsi termasuk ke Sulawesi Tengah (Sulteng) sudah tersedia. Baik menggunakan transportasi udara yakni maskapai penerbangan, transportasi laut menggunakan kapal laut  serta transportasi darat menggunakan armada bus.
Namun satu yang belum tersedia untuk transportasi lintas Sulawesi yakni kereta api. Benar saat ini sudah terbangun jalur kereta api di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yakni jalur Makassar-Parepare sepanjang 144 kilometer. Namun keberadaan kereta api tersebut terus dikebut pengerjaannya agar segera rampung.
Jika tidak ada aral melintang, pembangunan jalur kereta api Makasar-Parepare tersebut rampung pada bulan Oktober 2022 ini. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulsel, Andi Amanna Gappa sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Adapun pengoperasian jalur kereta api Makassar-Parepare Tahap I, akan dibuka untuk angkutan penumpang pada ruas Stasiun Barru hingga Stasiun Maros sepanjang 71 kilometer. Sementara  angkutan barang akan beroperasi untuk ruas Stasiun Ramang-Ramang hingga Stasiun Garongkong sepanjang 80 kilometer.
Jika nantinya resmi beroperasi, maka ini akan menjadi sejarah bagi masyarakat di Kawasan Timur Indonesia pada umumnya dan Pulau Sulawesi pada khususnya. Karena keberadaan perkeretapian akan mewarnai peradaban kehidupan masyarakat, dalam menikmati moda transportasi tersebut.
Tentu ada yang beranggapan jangan membandingkan antara Pulau Jawa dengan Sulawesi. Peradaban perkeretaapian di Pulau Jawa sudah ada dari masa penjajahan Belanda. Adapun untuk Trans Sulawesi baru tahun 2015 dimulai pembangunannya.
Namun bicara soal lompatan kemajuan untuk sektor transportasi, adalah sebuah keharusan. Keberadaan kereta api di era modernisasi adalah sebuah keniscayaan. Apalagi dalam menunjang konektivitas lewat sarana transportasi yang nyaman, aman dan murah.
Selesainya Pembangunan Tahap I
Walaupun masih beroperasi di wilayah Provinsi Sulsel, namun setidaknya sebagai warga Sulawesi bisa turut senang, karena pada akhirnya kereta api sudah bisa beroperasi di Pulau Sulawesi. Apalagi jika nantinya bisa turut merasakan perjalanan kereta api di Trans Sulawesi.
Bayangkan harus menanti selama 77 tahun Indonesia merdeka, baru peradaban kereta api bisa hadir di Pulau Sulawesi. Dan ini bisa direalisasikan nanti diera Kepemimpinan Presiden Jokowi.
Tentu ini tidak lepas dengan masuknya pembangunan kereta api trans Sulawesi dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden No 09 Tahun 2020.
Sesuai desain dari Pemerintah, untuk proyek pembangunan jalur kereta api mengitari Pulau (Trans) Sulawesi direncanakan dengan total panjang lintasan mencapai 1.772 kilometer. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai Rp 31,25 triliun.
Memang saat ini yang dikebut pembangunannya baru dari di Provinsi Sulsel untuk tahap I. Selanjutnya akan menyusul tahap berikutnya sesuai desain perencanaan yang dibuat Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebagai leading sektornya.
Untuk lebih detail, pembangunan panjang lintasan jalur kereta api Trans Sulawesi tersebut terdiri dari lima tahap. Terdiri dari Bitung-Gorontalo-Isimu sepanjang 340 kilometer. Makassar-Bulukumba-Watampone 259 kilometer. Makassar-Pare-pare 144 kilometer. Pare-pare-Mamuju 225 kilometer dan Manado-Bitung 48 kilometer.
Sesuai perencanaan nantinya kereta api Trans Sulawesi akan menghubungkan seluruh Pulau Sulawesi pada tahun 2030. Adapun target daya angkut kereta untuk penumpang sebanyak 15,5 juta orang per tahun. Serta barang sebanyak 27 juta ton per tahun. Â
Tentu bukan hal mudah membangun infrastruktur kereta api untuk Trans Sulawesi. Banyak kendala yang menghadang serta dibutuhkan kerjasama lintas pemangku kebijakan. Tentu saja kendala paling utama adalah pelaksanaan di lapangan.
Meskipun ditargetkan Kereta Api Trans Sulawesi selesai 2030, namun bisa saja akan molor waktunya. Terbukti untuk tahap I Makasar-Parepare dibangun sejak tahun 2015 dan baru akan selesai di tahun 2022. Butuh waktu 7 tahun agar pembangunannya bisa selesai. Â
Peran dan Dukungan BKPRS
Belajar dari berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan jalur kereta api  tahap I, maka untuk pembangunan tahap selanjutnya dibutuhkan komitmen bersama dari pemangku kebijakan dan kepentingan agar kereta api Trans Sulawesi bisa terealisasi.
Tekad dan Visi Pemerintah Pusat membangun kereta api Trans Sulawesi tidak akan berhasil tanpa dukungan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini para Gubernur yang tergabung dalam Badan Koordinasi Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS).
Disinilah peran BKPRS dalam menjadikan konsepsi kereta api Trans Sulawesi menjadi realita sangat dibutuhkan. Dibutuhkan dukungan kongkrit dari Pemimpin BKPRS untuk bekerjasama dalam kesadaran geopolitik, mewujudkan peradaban Sulawesi yang maju dan sejahtera.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey selaku Ketua BKPRS periode 2020-2023 sudah menekankan, sejauh mana jalur darat lintas Sulawesi bisa diakses dengan baik. Tujuannya agar dapat menjaga distribusi barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi.
Demikian pula Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dalam Musrembang Regional Sulawesi bulan April 2022 menegaskan, program percepatan pembangunan infrastuktur daerah di Sulawesi terutama Sulteng, baik infrastruktur laut, darat dan udara untuk konektifitas dalam mendukung Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim,
Pada Musrenbang Regional Sulawesi, ada enam poin yang menjadi kesepakatan bersama para Gubernur Regional Sulawesi. Poin tersebut diantaranya, Pemerintah Daerah se Sulawesi  mendukung pelaksanaan RPJMN 2020-2024.
Selanjutnya Pemerintah Pusat diharapkan dapat berkomitmen untuk memaksimalkan program prioritas wilayah se Sulawesi. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 - 2024.. Serta perlunya dukungan regulasi Pemerintah Pusat untuk mempercepat capaian target Indikator Pembangunan Regional se - Sulawesi melalui kegiatan prioritas.
Komitmen para Gubernur BKPRS merupakan langkah tepat dalam bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam membangun infrastruktur di Pulau Sulawesi. Khususnya infrastruktur kereta api Trans Sulawesi. Karena hanya dengan sinergisitas maka apa yang menjadi tujuan Pemerintah Pusat untuk membangun daerah bisa berjalan dengan baik.
Tentu beruntunglah Pulau Sulawesi yang berada di Kawasan Timur Indonesia, bisa mendahului pembangunan infrastruktur kereta api. Kita berharap di Pulau lainnya di Indonesia, menyusul pembangunannya. Sebagaimana paradigma pembangunan Indonesia Sentris yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Yakni pembangunan infrastruktur yang adil, masif dan merata guna peningkatan konektivitas untuk produktivitas dan daya saing di daerah. Indonesia. Kita berharap lewat Trans Sulawesi, kiranya tidak sekedar membangun infrastruktur kereta api semata, tetapi sekaligus membangun peradaban baru.
