Namun pihak PT Poso Energy mengakui jika aktivitas pengerukan danau sudah terhenti semenjak masyarakat membuat pagar karamba di tengah danau. Makanya target bulan Desember untuk pengerukan dipastikan tidak bisa terealisasi. Dengan tidak adanya pekerjaan, maka sejumlah pekerja terancam di PHK.
Terkait dengan keberadaan karamba yang keberadaannya semakin banyak di danau Poso, pihak PT Poso Energy  mengaku telah menyiapkan skema ganti rugi. Yakni  Rp 2 juta untuk Karamba  yang lama, Rp 500 ribu serta Rp 200 ribu untuk yang baru dibuat. Namun skema ganti rugi tersebut juga belum dapat direalisasikan.
Dengan kompleksnya problem di danau Poso ini, pihak PT Poso Energy sendiri berharap Pemda Poso yang bisa mengambil peran signifikan dengan menegakkan regulasi, sehingga problem yang ada tidak berlarut larut. "Kita berharap sebenarnya pada Pemda Poso untuk mengambil peran. Kami juga sudah ke DPRD Poso bahkan ke Pemprov Sulteng guna mencari penyelesaian masalah," ujar Albert.
Senada dengan pihak Aliansi maupun Pemerintah Desa dalam menyuarakan aspirasi, dari pihak PT Poso Energy juga siap membuka diri untuk melanjutkan komunikasi hingga terealisasinya kompensasi ganti rugi. Â Karena selama komunikasi tidak terbangun, maka problem yang ada sulit terselesaikan.
Senator Lukky Semen selaku mitra kerja Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian ESDM menjadikan aspirasi dua arah sebagai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Selaku Wakil Rakyat yang menerima aspirasi kedua pihak, maka membangun komunikasi sangat penting bagi pihak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan danau Poso.
Senator Lukky Semen memberi apresiasi buat PT Poso Energy yang sudah mau mendengar aspirasi masyarakat melalui dirinya. Karena dalam kapasitas sebagai Wakil Rakyat di Senayan, maka sudah pasti dirinya mengedepankan apa yang menjadi suara masyarakat. Meski kepentingan investasi juga penting keberadaannya bagi kemajuan daerah.
Dirinya juga respek karena PT Poso Energy mau membuka diri kembali untuk berdialog dengan masyarakat, meski tidak mudah mendapatkan kesepakatan di lapangan. Hanya saja intensitas untuk berkomunikasi perlu ditingkatkan dan saling menghargai masukan dari kedua belah pihak.
Karena semakin ditunda tunda kesepakatan, maka dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat lingkar danau yang sudah tidak bisa lagi untuk bertani, beternak dan menangkap ikan sogili di danau Poso
