Benarkah Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan mengontrol khutbah Jumat di berbagai masjid?
Tentu saja pernyataan di atas akan menimbulkan protes keras. Bisa menimbulkan kegaduhan baru di negeri ini.
Jangankan melakukan kontrol, upaya kementerian itu untuk program sertifikasi penceramah (dai) menimbulkan kontroversial di tengah masyarakat. Lantas, sebutan sertifikasi dai diperbaiki menjadi penceramah bersertifikat.
Hal itu, seperti disebut Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin, dimaksudkan agar tidak berkonsekuensi apapun.
Meski begitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersikeras menolak program penceramah atau dai bersertifikasi Kemenag. Bila tetap dilaksanakan, MUI tidak ikut campur dalam program tersebut.
MUI menilai dakwah merupakan tanggung jawab masing-masing Muslim dan Muslimah. Karena itu, sertifikat dari program penceramah bersertifikat tidak dibutuhkan.
Suara keras datang dari Novel Bamukmin, salah satu tokoh agama Persaudaraan Alumni 212, yang menyebut sertifikasi dai hanyalah mengantarkan para dai menjadi ulama suu'. Yaitu, ulama yang jahat yang menyampaikan dakwah dengan menyembunyikan kebenaran dan menyesatkan umat demi mendukung kekuasaan yang saat ini tidak berpihak kepada Islam.
Akhirnya, meski tak dapat dukungan, program tanpa dukungan MUI itu tetap berjalan sebagaimana direncanakan kementerian tersebut.
Nah, kini kemenag merencanakan program baru. Yaitu, berupa pembekalan bagi para khotib sholat Jumat.
Lagi-lagi, rencana itu sudah menimbulkan penilaian miring. Seolah Kemenag ingin mengatur tetek bengek umat, sampai-sampai urusan khutbah Jumat diatur.
Wajar sih, karena Kemenag itu berkaitan urusananya dengan akhlak. Sebagai penjaga moral bangsa.
