Kok Kerja Humas Kementerian Masih Bikin Kliping?

Masih percaya di zaman 'now' kerja Humas kementerian membikin kliping, menggunting-gunting Koran yang terbit hari itu. Tragisnya, pekerjaan itu dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil atau aparatur negeri sipil golongan IV.

Kok pegawai yang dibayar mahal, golongan atau pangkatnya terhitung tinggi, kerjanya cuma bikin kliping Koran. Masih ada yang membingungkan penulis, staf Humas -- masih di lingkungan kementerian itu -- tidak memiliki akun e-mail dan tidak bisa mengoperasikan komputer. Wuih kerjanya seperti di zaman 'kuda gigit besi'.

Ada juga petugas Humas tidak bisa menyimpan dokumen seperti foto di komputer. Pandainya si staf Humas yang satu itu hanya memotret. Cepret-cepret. Ia tidak tahu komposisi gambar bagaimana, menarik atau tidak. Itu, bagi si photografernya, dianggap tidak penting. Terpenting, wajah si bapak pejabat nongol. Untuk menyerahkan hasil jepretannya, sang photographer menyerahkan disket kepada staf lainnya.

Tetapi soal etos kerja, para staf Humas itu tergolong rajin. Sebelum Pukul 07.00 Wib, mereka sudah nongkrong di kantor dan siap menerima arahan dari atasannya. Mereka itu tergolong sangat tepat waktu. Dan saking rajinnya, soal pekerjaan model 'kuda gigit besi' mereka kerjakan. Antara lain, menyapu ruangan meski di situ ada petugas khusus kebersihan yang dikontrak pihak kantor.

Sayangnya, jika ditanyai isi kliping Koran, para petugas itu hanya tahu judul-judul beritanya saja. Tentang arah pemberitaan, sebagaimana yang dilakukan para analis berita, para petugas Humas itu sangat tidak paham.

Pokoknya, datang Koran di pagi hari. Lalu, mereka buka cepat. Cari judulnya, terutama yang berkaitan isinya dengan kementerian bersangkutan.

Pertanyaannya, kliping Koran itu untuk siapa. Pejabat atau menterikah?

Baca juga:  Menyoal Peran Humas Kementerian Agama

Rasanya, di jaman 'now' sangat mubazir. Pejabat atau menteri tak bakal baca tuh kliping. Kalaupun kliping Koran itu dibikinkan CD sekalipun, yang dilakukan setiap hari, rasanya tetap saja pejabat tidak punya waktu untuk membacanya.

Yang diperlukan seorang pejabat di zaman 'now' tentang peran Humas adalah memberi masukan. Isu apa yang beredar saat itu dan berita apa saja yang perlu ditindaklanjuti.

Menyaksikan 'lemahnya' peran Humas di kementerian, sungguh tepat apabila kehumasan kementerian dan lembaga disebut-sebut masih memakai pola lama. Padahal ini eranya media sosial. Butuh mereka yang memahami itu, membuat framing, membangun konten dan sebagainya.

Pernyataan itu datang dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (15/5/2018). Sebelumnya ia menyebut Presiden Joko Widodo mengangkat empat orang sebagai staf khusus presiden.

Empat staf khusus presiden tersebut adalah: 

1. Ahmad Erani Yustika Ahmad merupakan mantan direktur jenderal di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pramono menyebut, tugasnya sebagai staf khusus presiden adalah untuk membantu Presiden Jokowi merancang kebijakan-kebijakan pada sektor ekonomi. "Beliau adalah profesor ekonomi dengan latar belakang yang cukup baik.

2. Siti Ruhaini Dzuhayatin Siti merupakan tokoh Islam sekaligus aktivis hak asasi manusia yang sudah malang melintang di dalam maupun luar negeri.

Ia pernah bertugas sebagai Ketua HAM OKI dan Koordinator Gugus Tugas Hak Wanita dan Anak Komisi HAM OKI. Tugasnya dalam jabatan staf khusus presiden ini adalah membantu Presiden Jokowi merespons isu keagamaan tingkat internasional.  

3. Abdul Ghofarrozin Abdul merupakan putra dari ulama kharismatik KH Muhammad Achmad Sahal. Dia bertugas mendampingi Presiden Jokowi dalam acara keagamaan dalam negeri. Salah satu contohnya adalah saat Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren.

"Presiden butuh orang dengan latar belakang yang memahami itu," ujar Pramono.

4. Adita Irawati Adita merupakan mantan Vice President Corporate Communications PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Dalam jabatan barunya ini, tugasnya adalah melaksanakan pembenahan pola komunikasi pada kementerian dan lembaga.

Nah, Adita Irawati Adita itulah yang diharapkan Pramono dapat membenahi kehumasan pada kementerian dan lembaga. Humas di kementerian yang kerjanya masih 'jadul' memang perlu direvitalisasi sesuai dengan perkembangan zaman.  Tentu saja, jika tidak dilakukan, akan terus menerus humas kementerian itu akan berjalan terseok-seok.

Padahal, aparatur negeri sipil sekarang ini dituntut untuk bekerja dengan nilai budaya integritas, profesionalitas, inovatif, bertanggung jawab dengan keteladanan. Hal itu erat kaitannya dengan tuntutan layanan publik yang transparan, seperti pemberian izin dan pelayanan dokumen bagi setiap warga.

"Hari gini, kalau Humas cuma bikin kliping Koran, itu sudah jadul bro!" gitu kata anak zaman 'now'.