Karena dianggap kurang memadai, maka digulirkan reformasi perpajakan jilid dua bertajuk Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) yang dimulai pertengahan 2009. Ia merupakan penyempurnaan dari proses bisnis perpajakan, yang berbasis teknologi informasi terkini, sekaligus perbaikan sistem dan manajemen SDM. Total pendanaan PINTAR mencapai US$146 juta. Dari jumlah itu, 75% atau US$110 juta dibiayai dari pinjaman Bank Dunia. Sisanya yang US$36 juta bersumber dari APBN.
Apa hasilnya? Nyaris tak terdengar. Reformasi perpajakan yang dijanjikannya ternyata majal alias tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Bahkan, pada era itu juga mencuat skandal Gayus Tambunan, pegawai Pajak golongan III yang punya simpanan ratusan miliar rupiah. Ini jelas pemborosan yang keterlaluan.
Akankah pinjaman senilai US$300 juta bakal mengalami nasib serupa? Dihitung dengan kurs tengah BI yang hari ini (27/11) Â Rp13.511/US$, maka utang baru itu setara dengan Rp4,053 triliun lebih. Kasihan rakyat, harus membayar utang yang digunakan untuk merogoh koceknya sendiri lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tapi, sepertinya, yang sudah-sudah, penerimaan perpajakan tetap saja bakal jeblok. Waduhhh...
Terendah di Asia
Rendahnya penerimaan negara ini jelas bukti nyata kinerja Sri yang pas-pasan. Ia sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara dengan rasio PDB terendah di kawasan Asia Timur dan Pasifik.
Kondisi ini pula yang menyebabkan  dua lembaga pemeringkat surat utang internasional, Fitch Ratings dan Moody's memberi peringatan kepada Pemerintah Indonesia. Pasalnya, penerimaan negara yang masih rendah dan penghematan belanja negara bisa berpengaruh pada peringkat utang Indonesia.
Peringatan itu disampaikan tim Fitch usai bertemu Sri dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Fitch juga banyak menanyakan soal penerimaan negara, iklim investasi, dan reformasi struktural. Sedangkan Moody's berpendapat, pemangkasan belanja negara dan batasan defisit anggaran memicu sentimen negatif.
Yang serunya, sentilan Fitch dan Moody's tadi jelas menerpa Sri. Bukankah rendahnya penerimaan negara menjadi tanggung jawab dia? Sementara soal pemangkasan anggaran, memang sudah lama menjadi senjata andalan Menkeu berpaham neolib ini. Gunting tajamnya menyambar-nyambar aneka anggaran belanja sosial yang berdampak pada melangitnya harga berbagai kebutuhan pokok. Rakyat pun kian tercekik. Sementara si penyusun APBN dan pembuat utang, dengan tanpa merasa berdosa, terus saja tertawa terkikik-kikik. (*)
Jakarta, 27 November 2017
Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)
