Setelah KUHP tentang zina disahkan DPR RI, Selasa (6/12), Pemerintah Australia menerbitkan travel warning, Kamis (8/12). Jumlah turis Australia ke Indonesia sejuta orang per tahun, bakal merosot. Jadi dilema.
Dilema antara penegakan moral ke-Indonesia-an dengan pendapatan dari sektor pariwisata. Tentunya, soal ini sudah diperhitungkan matang pemerintah dan DPR RI.
KUHP diterapkan sejak Indonesia merdeka, dan baru sekarang direvisi.
Dikutip dari buku: "Ontwerp wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie Volume 1 (1911), disebutkan, KUHP produk Belanda. Namanya Wetboek van Strafrecht (WvS). Berlaku di Belanda sejak tahun 1886.
Ketika Belanda menjajah Nusantara, di Nusantara belum ada hukum formal. Hanya ada hukum adat. Berbeda-beda di tiap wilayah.
Maka, Belanda membawa itu ke sini. Namanya jadi Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI). Ada tambahan Nederlandsch Indie, karena Belanda menyebut Nusantara sebagai Nederlandsch Indie.
Sebagian pasal disesuaikan dengan kondisi masyarakat di sini. Tapi sangat sedikit.
WvSNI diberlakukan di sini sejak 1918. Atau setelah 32 tahun diterapkan di Belanda. Sebelum 1918 di Nusantara belum ada hukum formal. Adanya hukum adat. Membuat orang Belanda bingung.
Setelah Indonesia merdeka, biar cepat, WvS diberlakukan di sini. Diganti saja nama jadi KUHP. Semua isinya tetap sama. Revisi pertama dan disahkan DPR RI, Selasa (6/12).
KUHP lama, warisan Belanda, menganut budaya Belanda, melegalkan hubungan seks di luar nikah. Asalkan tanpa paksaan. Di KUHP revisi, soal itu diatur di Pasal 411, bunyinya begini:
