Teori Positivisme Hukum dalam Filsafat Hukum

Dalam pandangan Kelsen, hukum bekerja secara hierarkis, di mana setiap norma memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi. Rangkaian hierarki ini pada akhirnya bermuara pada apa yang ia sebut sebagai Grundnorm, yaitu norma dasar yang bersifat hipotetis dan menjadi landasan tertinggi bagi seluruh aturan hukum dalam suatu sistem. 

Dengan konsep ini, Kelsen ingin menunjukkan bahwa hukum dapat dipelajari secara ilmiah dan objektif, tanpa campur tangan nilai moral maupun politik.

Pemikiran Kelsen menjadi salah satu pilar utama positivisme hukum modern, karena menekankan kepastian hukum, keteraturan, dan kejelasan dalam menilai keabsahan suatu aturan. Ia menempatkan hukum sebagai sistem yang berdiri sendiri (self-contained system), yang sah semata-mata karena lahir dari prosedur formal yang benar, bukan karena sesuai dengan standar keadilan atau moralitas tertentu.

Penutup

Positivisme hukum memberikan kontribusi penting dalam membangun suatu sistem hukum yang pasti, tertata, dan konsisten. Dengan menekankan pemisahan hukum dari moralitas, aliran ini menempatkan hukum sebagai aturan yang berlaku karena dibuat melalui prosedur yang sah, bukan karena isinya dianggap adil secara moral. 

Prinsip ini menghadirkan kejelasan dan kepastian, tetapi di sisi lain juga membuka ruang kritik karena cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan keadilan substantif.

Tokoh seperti Hans Kelsen memperkuat aliran ini dengan teori hukum murninya yang menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai tatanan normatif yang objektif dan ilmiah, bebas dari pengaruh moral maupun politik. Pandangan ini menegaskan bahwa kepastian hukum adalah fondasi utama bagi keberlangsungan suatu negara hukum.

Referensi 

Buku :

[1] Roshadi, R. A. (2024). Filsafat hukum: Konsep-konsep dasar filsafat hukum dan analisis isu-isu kontemporer. Yogyakarta. ANAK HEBAT INDONESIA.

Artikel :