IMF lakukan proyeksi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi global. Tercatat beberapa negara telah mengalami resesi. Bagaimana dengan kondisi Indonesia? Bagaiamana strategi yang digunakan pemerintah Indonesia dalam mengahadapi krisis akibat situasi global yang tidak menentu?
Merujuk pada data bank dunia, Internasional Monetary Fund (IMF), ekonomi dunia diproyeksikan akan mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2022 diperkirakan hanya dapat tumbuh 3,6 %, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang berada pada angka 3,8%. Bahkan di tahun 2023 kondisinya akan lebih buruk yang diramalkan hanya tumbuh 0,2% hingga 0,8% saja.
Kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor yang menyangkut situasi global yang tidak menentu. Diantaranya, masih adanya kasus Covid-19 yang kini tengah mengalami lonjakan kembali di China. Selain itu, Risiko dari konflik perang Rusia-Ukraina juga turut menjadi faktor penting. Sanksi berat terhadap Rusia lantaran invasinya ke Ukraina menyebabkan komoditas dan harga minyak meroket. Situasi ini memaksa pemerintahan dan bank sentral di berbagai negara untuk meninjau kembali kebijakan moneter mereka karena adanya tekanan inflasi secara global. Pemberian subsidi dapat diberikan oleh negara maju dan berkembang yang mempunyai fiskal yang kuat guna menjaga daya beli masyarakat. Namun, tidak banyak yang dapat dilakukan negara lain dengan fiskal terbatas.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi global, Indonesia mengalami kondisi pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata petumbuhan ekonomi global. Menko Airlangga menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I saat ini stabil dengan pertumbuhan sebesar 5,01%. Jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia, ekonomi nasional jauh lebih baik. Melihat ekonomi di China yang tumbuh 4,8%, Singapura 3,4%, Korea Selatan 3,07%, Jerman 4,0%, dan Amerika Serikat 4,29%.
Meskipun dapat dikatakan saat ini perekonomian Indonesia dalam kondisi aman, kita harus tetap waspada terhadap kondisi global yang tidak menentu. Terdapat setidaknya tiga ancaman global yang dapat menyebabkan perlambatan ekonomi Indonesia. Pertama, ketidakpastian pandemi covid-19. Penanganan pandemi antar negara tidak merata begitu juga dengan upaya pemulihan ekonomi global ke depan.Â
Di samping itu, ancaman baru juga datang dari adanya potensi kemunculan varian virus baru yang terus menimbulkan ketidakpastian. Kedua, inflasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Kondisi ini tentu berpengaruh secara global termasuk Indonesia. Hal tersebut disebabkannya karena di negara tersebut bank sentral didorong untuk memperketat sistem moneter yang berdampak pada kenaikan suku bunga bank sentral AS. Di Indonesia sendiri dampaknya secara langsung adalah melemahnya kurs rupiah dikarenakan adanya penurunan aliran modal ke pasar keuangan Indonesia. Ketiga, penurunan ekonomi Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok saat ini diproyeksikan sebesar 5,5%, jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 8,1%. Kondisi ini akan mengakibatkan melemahnya kegiatan ekspor Indonesia, yang notabenenya Tiongkok adalah pasar utama ekspor Indonesia. Hal ini pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap ekonomi dalam negeri.
Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan di kondisi seperti saat ini. Semua pihak harus memiliki sense of crisis seperti apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya yang menyinggung mengenai situasi ekonomi dan politik global pada April 2022. Kita harus tetap waspada dalam upaya mengantisipasi situasi krisis yang penuh ketidakpastian. Perlu adanya kepekaan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan oleh semua lapisan masyarakat. Untuk itu, harus ada sebuah perencanaan dan skenario yang tepat dalam menghadapi persoalan ini.
Kemenkeu RI menyatakan Indonesia telah mempunyai modal yang kuat menghadapi krisis untuk memastikan pemulihan ekonomi. Pemerintah dalam hal ini menjalankan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang diarahkan untuk jobs-stimulating recovery dengan total anggaran 455,62 triliyun rupiah. Selain itu, hingga akhir Mei 2022 tercatat sejumlah dana sebesar 90,80 triliyun rupiah dialokasikan untuk perlindungan masyarakat.
Meskipun dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, pemulihan ekonomi nasional tetap berlanjut. Saat ini Pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui konsolidasi fiskal dengan tetap antisipatif terhadap ketidakpastian melalui APBN tahun 2022. Mengutip dari laman artikel DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berikut arah kebijakan fiskal Indonesia di tahun 2022.
- Pemerataan percepatan penanganan covid-19 dengan penguatan sektor kesehatan.
- Menjaga ketahanan, kelangsungan, dan mempercepat pemulihan ekonomi melalui program perlindungan sosial (Perlinsos), dukungan kepada dunia usaha, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
- Menjaga momentum reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi.
- Mereformasi fiskal agar lebih komprehensif dengan melakukan reformasi perpajakan, menggunakan belanja negara yang lebih baik (zero based budgeting), cadangan untuk antisipasi ketidakpastian, inovasi pembiayaan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Sovereign Wealth Funds (SWF), Special Mission Vehicle (SMV), dan pengendalian utang.
- Menjaga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 tetap berjalan optimal sebagai pondasi konsolidasi fiskal di tahun 2023.
Implementasi kebijakan fiskal melalui APBN yang responsif diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi yang tidak mudah, dan menjadikan pemerintah Indonesia mampu merespon secara fleksibel dan sinergis.
Sumber Referensi:
