Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Industri Mineral (BIM) adalah langkah yang tepat. Ditengah perkembangan teknologi global dan dinamika geopolitik yang semakin rumit, Indonesia akhirnya punya lembaga khusus yang mengelola logam tanah jarang (LTJ) dan mineral strategis lainnya. Kehadiran BIM ini menjadi kunci untuk mengoptimalkan "harta karun" super langka yang selama ini masih belum maksimal dimanfaatkan.
Apalagi, data Kementerian ESDM menunjukkan Indonesia punya potensi LTJ yang sangat besar. Misalnya, di Bangka Belitung terdapat sumber daya hingga 181.735 ton, di Kepulauan Riau sebanyak 2.268 ton, dan di Kalimantan Barat mencapai 1.175 ton. Belum lagi potensi dari xenotime sebesar 20.734 ton serta sumber daya dari monasit yang mencapai 185.179 ton. Bayangkan, baru sekitar 30% lokasi LTJ yang dieksplorasi, artinya masih ada 70% yang belum tersentuh. Jadi wajar kalau Presiden Prabowo melihat ini sebagai momentum untuk mengambil langkah cepat dan terukur.
Selain bernilai ekonomi tinggi, LTJ punya nilai strategis untuk industri pertahanan. Beberapa komponen alutsista modern seperti sonar, teropong bidik malam, hingga material optik sangat bergantung pada unsur-unsur seperti neodymium, dysprosium, yttrium, dan praseodymium. Kalau selama ini kita hanya jadi pengekspor bahan mentah, dengan adanya BIM maka Indonesia bisa naik kelas. Bukan hanya jadi penyedia bahan baku, tapi juga pemain utama dalam rantai pasok industri pertahanan global. Ini jelas mendukung visi Prabowo untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional.
Yang menarik, kepala lembaga ini justru dipercayakan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan mineral strategis bukan cuma soal tambang, tapi juga soal riset dan teknologi. Dengan kolaborasi kampus dan industri, hasil penelitian soal LTJ bisa langsung diterapkan dalam industri. Jadi bukan hanya bicara eksplorasi, tapi juga soal inovasi dan hilirisasi. Inilah yang membedakan kebijakan Prabowo bukan hanya ingin memajukan ekonomi, tapi juga memperkaya ilmu pengetahuan.
Langkah ini juga menegaskan sikap tegas pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sudah menekankan bahwa pengelolaan LTJ tidak akan diberikan kepada swasta umum, tetapi akan dikendalikan negara melalui BIM. Artinya, nilai tambah dari mineral kritis ini tidak lagi bocor ke luar negeri, melainkan benar-benar kembali untuk rakyat. Model ini mirip dengan strategi negara besar lain seperti Tiongkok yang sukses menguasai 60% lebih pasar LTJ dunia. Indonesia punya kesempatan emas untuk mengikuti jejak itu.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
