Berbagai masalah terus hadir menjelang pelantikan Jokowi 20 Oktober nanti. Ia terkepung oleh berbagai masalah pelik yang susah diatasi secara menyeluruh. Dari kasus Papua, pelemahan KPK sampai dengan kebakaran hutan yang terus meluas.
Apakah semua itu salah Jokowi?
Apakah karena lemahnya menghadapi tekanan teman-temannya di lingkaran kekuasaan? Ataukah hanya framing media yang terkesan seakan-akan Jokowi lemah terhadap hukum? Masih dendam dengan kekalahan di tempat di mana titik titik kebakaran hutan berada dan berbagai manuver dan intrik di internal KPK.
Beban Jokowi Semakin Berat di Periode Kedua
Jokowi harus bisa menjawab semuanya. Beban apapun mengenai masalah negara ada di pundaknya. Bahkan kadang persoalan artis, persoalan rumah yang jauh dari kebijakan publik Jokowi dituntut untuk menyelesaikannya.
Jokowi seperti dikeroyok oleh temannya sendiri, diserang untuk tidak berpihak pada rakyat tetapi pada lingkaran kekuasaan yang memaksanya supaya tidak membongkar para petinggi partai yang andil dalam menjarah aset dan anggaran negara.
Memang selama ini treknya sebagai orang bersih masih terjaga, tetapi agresivitas orang-orang di lingkaran kekuasaannya membuat Jokowi seperti menelan buah simalakama.
Kalau menentang kehendak orang partai, ia dianggap berkhianat pada partai, jika membela kepentingan rakyat ia dikeroyok penguasa partai. Jadi serba salah. Bisa jadi banyak skenario muncul untuk mengkerdilkan peranan presiden dan melemahkan posisi presiden sehingga ia terus dikeroyok ormas radikal, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat peduli pemberantasan korupsi, masyarakat literasi yang terbelah yang antara mendukung dan mengkritiknya.
Negara Indonesia seperti tidak lelah menghadapi masalah yang berasal dari dirinya sendiri. Banyak masalah yang seharusnya dipecahkan bersama tetapi hanya dipandang sebelah mata oleh mereka yang lebih suka nyinyir dan omdo. Mediapun sepertinya ingin ikut andil dalam memecahbelah pendapat masyarakat.Â
Sindiran- tentang betapa lemahnya presiden menghadapi lobi- lobi tingkat tinggi para wakil rakyat, atau politik transaksional yang menyelib diantara isu- isu pemanasan global, penggembosan wibawa KPK, dan munculnya faksi- faksi di dalam tubuh KPK sendiri membandang. Presiden disudutkan seolah- olah tidak serius memberantas korupsi dengan ditetapkannya ketua KPK baru hasil kompromi wakil rakyat dan pansel KPK bentukan presiden.
Meskipun Presiden Jokowi menolak tegas beberapa point yang ditetapkan DPR tetap saja arus opini masyarakat terbelah. Dan media yang condong tidak mendukung dan kritis terhadap presiden amat agresif mencari titik lemah Jokowi.
Melepas dari Kutukan Perebutan Kekuasaan dan Keruntuhan Kerajaan- Kerajaan Di Nusantara
