UKP Pancasila, di Antara Surga dan Neraka

Kondisimasyarakat saat ini dalam memahami, menghayati dan mengamalkan IdeologiPancasila sangat mempengaruhi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, bahkanintegritas NKRI di masa yang akan datang, karena penyelenggaraan suatu bangsasangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Bagimasyarakat dan negara Republik Indonesia, Pancasila adalah kenyataan yang tidakdapat diganggu gugat. Maksudnya adalah bahwa Pancasila sebagai falsafah danideologi negara yang makin hari makin perlu dipahami, dihayati dan diamalkan.Namun, kedudukan formal Pancasila yang sangat kuat tidak selalu sejajar denganpengamalan Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Pada kenyataannya nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya sering diabaikanbahkan belum ditaati sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan adanya berbagaifaktor. Salah satu diantaranya adalah kurangnya pengertian dan pemahamanmengenai Pancasila itu sendiri serta latar belakang proses pertumbuhanPancasila sebagai falsafah negara. Oleh karena itu, diperlukan penanamanwawasan kebangsaan di setiap warga negara Indonesia kepada seluruh masyarakatIndonesia. Hal ini perlu disadari, bahwa dalam pengamalan serta penghayatanterhadap nilai-nilai Pancasila di dalamnya terdapat rasa kebangsaan, pahamkebangsaan dan semangat kebangsaan (nasionalisme) yang kenyataannya padaakhir-akhir ini cenderung menurun, sehingga dapat membahayakan persatuan dankesatuan bangsa.

Saat ini tidak dapat dipungkiri lagi negara kita mengalami krisis identitas yang manatelah lupa terhadap ideologi kita sendiri yaitu pancasila, Kita sebagai bangsayang besar yang telah dari setengah abad mengaku merdeka hendaklah berbenah dankembali pada jati diri bangsa yang berpedoman pada Pancasila. Lebih memahaminilai dari kandungan Pancasila dan melaksanakannya dengan kesadaran dankeikhlasan hidup berbangsa, sebagai bangsa yang besar. Untuk mewujudkan negarayang maju disegani negara lain dengan berpegang teguh pada Pancasila.

UPK Pancasila 

UPK PIP atau unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila belum lama ini dibentuk Presiden dalam rangka peningkatan penanaman ideologi Pancasila. Secara hukum memang inilah cara paling simple untuk membentuk lembaga yang berperan seperti BP7 pada jaman Orde baru. UKP Pancasila ini dikawal oleh tokoh-tokoh bangsa yang dianggap punya komitmen serius terhadap Pancasila seperti Megawati, Maruf Amin, Said Agil, Tri Sutrisno dan Mahfud MD. Sebagai ketua dipilihnya Yudi Latif, seorang akademisi dan praktisi kebangsaan. 

Dapat dikatakan pembentukan UKP Pancasila sebagai bentuk kekawatiran terhadap ideologi berbasis agama yang dianggap radikal (Islam) dan mulai merosotnya nilai-nilai persatuan dengan banyaknya   benturan SARA di kalangan masyarakat seperti Pilkada DKI beberapa waktu lalu.  Selain itu kondisi global dunia dimana merebaknya terorisnya, ISIS, dan pengaruh ideologi luar yang dapat merusak Kebhinnekaan. Disamp[ing itu era media sosial yang begitu kejam dan tidak mengenal kemanusian dengan beragam fitnah, bully membuli, hoax dan ujaran kebencian yang menjadi beban negara dalam upaya membentuk karakter bangsa. 

Isu SARA saat ini menjadi momok yang menakutkan pemerintah, karena dianggap akan memecah disintegrasi bangsa. Munculnya Intolerasni yang marak dan aksi demo yang cukup menyita perhatian dunia menjadi tiping poin pembentukan UKP Pancasila. Pertanyaan mendasar seberapa dahsyat program UKP Pancasila ini mampu meredam atau membentuk gerakan yang dianggap memecah belah bangsa ?

Semua tergantung dengan program apa yang akan dilakukan oleh lembaga ini dan berapa besar dana yang digelontorkan untuk mensukseskan program2nya. Kalau melihat pernyataan Yudi Laif sebagai Ketua UKP Pancasila, yang mengatakan bahwa UKP ini hanya jadi dapur unuk menggodhok program-program pembinaan Pancasila, rasanya kita tidak usah berharap terlalu banyak. UKP harus menjadi unit teknis yang terjun ke bawah untuk melakukan programnya dengan maksimal. kalau hanya sebagai pengatur strategi sementara prakteknya dilakukan oleh departemen atau lembaga lain, ini hanya sebuah upaya penghamburan dana seperti sosialisasi Empat Pilar MPR yang hanya menghabiskan anggaran ratusan miliar tanpa aksi yang nyata. 

Jujur, ketika saya mengadakan event Pancasila dalam wadah Pusaka Indonesia, dana yang diperlukan tidak main-main, karena ketika kami mengadakan lomba dan seminar tentang Pancasila minat generasi muda sangat minim. Akhirnya kami bekerjasama dengan MGMP PPKN si di DKI jakarta untuk mendukung kegiatan tersebut, Kerjasama ini tidak murah dan tidak gratis, kami harus menyiapkan gimmick pada peserta yang hadir sebesar Rp 50 per orang dan guru yang merekomendasiakan per siswa Rp 20 ribu. belum termasuk uang saku guru yang datang ke acara selama 2 hari. Alhamdulillah ratusan orang datang memadati lokasi di museum bank Mandiri jakarta. Dalam kesempatan itu saya juga mengundang Yudi Latif sebagai pembicara seminar Pancasila. 

Itulah realitas yang terjadi, UKP pancasila adalah kios bensin mini bukan SPBU seperti BP7. Untuk menjalin kerjasama dengan isntansi lain sering terjadi ego yang tinggi. Kalau hanya diberi dana minim dan menggaji tinggi para CEO nya itu tak lebih dari upaya untuk bagi-bagi uang rakyat. Mestinya UKP ini diberi kekuasaan seperti BP&, tidak hanya sebagai dapur tapi juga sebagai eksektor program-programnya sehingga bisa terealisasi di lapangan. 

Selama ini penamanan Pancasila hanya janji-janji Surga yang sebatas retorika namun minim aplikasi. pemerintah sibuk membangun jasmani atau fisik bangsa ketimbang moral dan karakter Pancasila. Infrastrukur dengan dana pinjaman luar biasa sangat ramai, tapi katakter bangsa dibiarkan merosot pada tingkat yang berbahaya. Buktinya sudah banyak aksi terorisme, intoleran, perang di media sosial yang sangat gaduh dan membuat bangsa ini terkotak dalam 2 belahan.