      Saatnya guru mulai berpolitik. Politik guru tentu berbeda dengan politik  para politisi dan masyarakat umum. Ia harus  selalu hadir untuk masyarakat saat pahit ataupun saat manis. Apalagi saat hajatan demokrasi politik Pilpres, Pilkada dan Pileg para guru harus menjadi "provokator" politik edukatif yang memberikan warna dan dinamika politik lebih kondusif, santun, adem dan memberkati. Para guru harus ambil bagian pada setiap geliat publik. Memberi informasi objektif, tidak memihak  pada hal negatif dan mendorong lahirnya proses politik yang baik.
      Guru terlarang menjadi korban politik.  Guru terlarang lugu dan  buta politik. Guru terlarang untuk apatis pada dunia politik. Guru terlarang  memihak pada realitas politik yang kotor. Guru terlarang mendukung politik yang begis dan menghalalkan segala cara. Guru terlarang diam membisu saat pesta demokrasi berlangsung.  Guru wajib hadir sebagai bagian dari kelompok masyarayat cerdik dan cerdas dalam menempatkan diri sebagai warga politik dan pemilik hak politik.
      Guru pada hakekatnya adalah seorang "penda'wah" kebudayaan dan bahkan agama. Pembawa kabar baik bagi kehidupan disekitarnya, termasuk dalam hal politik. Guru harus menjadikan euforia politik publik  sebagai media pembelajaran dalam memberikan guiden berdemokrasi.  Guru adalah bagian dari masyarakat, predikat dan profesinya memberi peran moral untuk menjadi guru dimanapun Ia tinggal. Publik sebaiknya menjadikan para guru yang baik sebagai rujukan politik dalam memberikan hak suaranya dalam Pilpres, Pilkada dan Pileg.
      Saatnyan para guru berpolitik. Bila para guru absen dalam sebuah dinamika dalam tubuh internal publik maka peran dan fungsi guru dalam berbangsa dan bernegara untuk  mencerdaswaraskan kehidupan menjadi dipertanyakan. Guru di era disrupsi adalah guru yang mampu menembus ruang dan waktu memberi pencerahan dan kewarasan termasuk dalam hal dinamika politik di tahun politik. Dunia politik sebaiknya bukan dunia gelap dan pilar yang tak mampu ditembus oleh potensi kewarasan para guru demi publik dan akuntabilitasnya sebagai kekuatan moral edukatif bagi bangsa dan negara.
