Video yang berisi tentang kemarahan Jokowi menjadi bahan pembicaraan banyak pihak beberapa hari terakhir. Ini menjadi bahan pembicaraan bukan karena faktor kemarahannya semata, tetapi karena status Jokowi. Presiden Republik Indonesia.
Selain itu, alasan di balik kemarahan Jokowi juga menjadi perhatian publik. Kabarnya, kemarahan itu terlahir karena performa beberapa pejabat publik yang tidak optimal selama krisis pandemi korona.
Barangkali kalau orang biasa yang marah, kemarahannya tidak terlalu dipedulikan. Bahkan hal itu dimaklumi sebagai bagian atau sisi kemanusiaannya. Tetapi karena publik figur yang mengekspresikan kemarahan di depan umum, banyak orang bereaksi. Reaksinya pun berbeda-beda bergantung pada pemahaman pada persoalan dan realitas yang terjadi.
Saya sendiri melihat kemarahan itu dari sisi kemanusiaan Jokowi sendiri dan statusnya sebagai pemimpin. Sebagai seorang manusia, ada batas kesabaran. Kesabaran itu mencapai akhir batasnya ketika realitas tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebelumnya.
Pada sisi lain, kemarahan seorang pemimpin juga menunjukkan sisi ketegasannya. Walau demikian, ketegasan harus diwujudnyatakan lewat kemarahan. Hanya saja, kemarahan sebagaian kecil dari aspek dalam mengekspresikan ketegasan seorang pemimpin.
Bagaimana pun, pemimpin tidak boleh membiarkan ketimpangan dalam sistem. Pada saat ketimpangan terjadi dan tetap terjadi walaupun sudah diingatkan dan dikoreksi, seorang pemimpin bisa hadir dan bereaksi. Reaksi itu bisa saja marah. Â
Sah-sah saja seorang pemimpin marah, asalkan kemarahan itu berada pada konteks yang etis. Dalam arti, kemarahan itu mendorong orang untuk bisa berubah dan bukannya merendahkan pribadi orang tersebut. Dengan kata lain, kemarahan itu menjadi motor untuk merangsang orang untuk bergerak cepat dan sesuai dengan rencana.
Saya pernah dimarahi oleh seorang guru. Alasannya, keteledoran saya dalam menjalankan instruksi yang diberikannya. Namun, setelah memarahi saya karena keteledoran saya, beliau mengatakan jika apa yang terjadi dinilai sebagai pelajaran berharga untuk tidak melakukan hal yang sama.
Seyogianya kemarahan Jokowi juga menjadi pelajaran bagi yang menjadi sebab dari kemarahan itu sendiri. Bukannya melihat kemarahan itu semata-mata dari sisi negatif. Pelajaran yang paling penting adalah mengubah cara yang salah agar apa yang diharapkan bersama bisa berjalan sesuai.
Di balik kemarahan Jokowi, kita juga dihadapkan dengan Risma yang menangis. Seperti ungkapan kemarahan, menangis juga ekspresi kemanusiaan. Sebabnya juga berbeda-beda. Namun, menangis menjadi heboh jika pelakunya itu seorang sosok publik seperti seorang Risma, Walikota Surabaya.
Dari sisi manusiawi, menangis itu bisa dimaklumi. Siapa pun sulit menghindari air mata saat berhadapan dengan situasi tertentu. Melansir berita dari Kompas com (29/6/2020), "Risma menangis sambil bersujud di hadapan dokter, memohon tidak disalahkan."
Tangisan Risma bermula saat seorang dokter menyampaikan situasi di rumah sakit di Surabaya. Risma menanggapi keluhan itu dengan mengatakan untuk tidak menyalahkan pemerintah kota. Bahkan Risma menangis sambil sujud di depan para dokter yang menghadiri pertemuan tersebut.
Seperti Jokowi, situasi Risma juga berbeda karena mereka adalah figur publik. Tidak hanya kata-kata yang menjadi perhatian khalayak ramai, tetapi juga perbuatan mereka di depan umum. Beda konteks dan substansi, tetapi Jokowi dan Risma sama-sama figur publik.
Reaksi manusiawi mereka menjadi sorotan masyarakat. Pelbagai reaksi masyarakat pun tidak bisa dielak. Itu memang konsekuensi yang mesti diterima oleh seorang pejabat publik. Â
Tetapi di lain pihak, ini juga membahasakan tentang bahasa tubuh seorang publik figur di depan umum. Sangat sulit menyembunyikan sisi kemanusiaan seorang publik figur di depan umum.
Mungkin ini hanya berlaku untuk seorang artis yang sementara memerankan film tertentu. Tetapi figur publik seperti presiden, gubernur dan pejabat publik lainnya akan sangat sulit mengontrol sisi kemanusiaan. Terlebih lagi, jika realitas tersebut sangat sensitif dengan sisi kemanusian mereka.
Hemat saya, sejauh ekspresi kemanusiaan itu berada pada koridor yang positif, hal itu diterima. Dalam arti, ekspresi itu tidak merusak citra pemerintahan dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Sebaliknya, hal itu bisa diterima sebagai bagian dari ekspresi kemanusiaan seorang pemimpin.
Juga, daripada melihat secara negatif dan fokus reaksi kemanusiaan itu semata, kita juga perlu mencerna maksud dari bahasa tubuh mereka. Entahkah ekpresi diri itu murni berasal dari intensi yang positif, ataukah hanya sebuah drama untuk menarik perhatian publik.
Kalau murni, hal itu akan dibarengi dengan aksi nyata. Ada perubahan dari reaksi yang dimunculkan. Kemarahan Jokowi dan tangisan Risma berujung pada aksi nyata di lapangan. Dengan demikian, kemarahan Jokowi dan tangisan Risma tidak berakhir sia-sia. Malah, itu menjadi motor perubahan di dalam tubuh pemerintahan dan di tengah masyarakat. Â
Tetapi kalau tanpa aksi nyata untuk mengubah kenyataan, ekspresi kemanusiaan itu hanya serupa sandiwara dalam membumbui kehidupan berpolitik tanah air. Hanya hangat sementara karena tidak ada bukti perubahan yang terjadi.
