Gelaran Pilkada 2020, Jangan Salahkan Rakyat Bila Semakin Oportunis

Sekarang ini para politikus mempertontonkan dengan telanjang kepada masyarakat, perilaku-perilaku politik yang jelek dan cenderung meninggalkan etika berpolitik yang baik.

Masyarakat melihat dengan jelas para politikus, dengan kasat mata melakukan politik transaksional. Saling bertukar kepentingan demi keuntungan mereka sendiri, bukan atas nama kepentingan masyarakat pemilih.

Salah satu contoh terdekat adalah persyaratan mahar. Disinyalir partai mempersyaratkan mahar bagi calon yang ingin maju menggunakan partai tersebut.

Tidak mengherankan, kadang-kadang partai lebih memilih orang di luar partai alih alih memilih kader partai untuk dimajukan sebagai calon partai. 

Demi mengusung calon yang sudah memberikan mahar, partai rela meninggalkan kader partai yang sudah berdarah-darah membangun partai. 

Alasan pemilihan calon pun kadang bikin geli, karena keunggulan elektabilitas lah, lebih mengenal daerah pemilihan dan segudang alasan klise lainnya.

Realitas ini membuat sebagian calon kepala daerah turut menjadi oportunis. Demi memenuhi tuntutan logistik, acapkali kepala daerah meminta bantuan kepada para cukong, mafia, dan pengusaha hitam. 

Tidaklah mengherankan, setelah kepala daerah terpilih meskipun tidak semuanya, para kepala daerah ini dituntut untuk mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan ketika berkontestasi dalam Pilkada serta membalas budi kepada para donatur. 

Data KPK menunjukkan dengan jelas bagaimana oknum kepala daerah mengijonkan APBD, menyalahgunakan wewenang pemberian izin dan memperjual belikan jabatan di birokrasi, demi balas budi dan membayar kembali dana yang sudah digelontorkan para sponsor.

Dengan semua perilaku ini, apakah para politikus ini tidak sadar, bahwa masyarakat bisa melihat fenomena ini dengan jelas. Rakyat yang semakin melek, tidak perlu diajari untuk menyimpulkan bahwa kepentingan rakyat bukan yang utama bagi para kontestan ini. 

Jadi, jangan salahkan rakyat bila rakyat semakin oportunis. Jangan juga salahkan rakyat bila menyimpulkan bahwa para kontestan Pilkada tidak pernah memikirkan mereka.