(Harap-harap Cemas) Menanti Arah Kebijakan Joe Biden terhadap Indonesia

Tambahan pula, akibat pemisahan Timor-Timor, TNI harus menerima kenyatan pahit setelah AS resmi menerapkan embargo militer terhadap Indonesia.

Kalau kita kembali ke era tahun 60-an, kelakuan Presiden AS dari Partai Demokrat saat itu, JFK Kennedy tentunya belum lupa di ingatan rakyat Indonesia. Kala itu, JFK Kennedy berperan penting dalam usaha menumbangkan Pemerintahan Presiden Soekarno. 

AS melakukan ini, karena menganggap arah politik Presiden Soekarno sudah melenceng ke kiri (condong ke poros Uni Sovyiet dan RRC). Disamping itu, AS merasa keberatan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. 

Tidaklah mengherankan, setelah Soekarno tumbang, Perusahaan swasta AS, Freeport Mcmoran adalah perusahaan pertama yang mendapat izin investasi pertambangan dari pemerintahaan orde baru.

Kembali ke Partai Demokrat dan Republik yang memiliki pendekatan kebijakan luar negeri yang berbeda. Kendatipun tujuannya sama, yakni menjaga dan melestarikan hegemoni dan kepentingan AS di seluruh dunia, Partai Republik dan Partai Demokrat acapkali menempuh pendekatan yang berbeda. 

Tradisi Partai Demokrat yang menganut paham konservatif secara politik dan ekonomi membuat partai demokrat lebih percaya pada pentingnya agensi dan intervensi pemerintah dalam urusan pasar dan ekonomi.

Prinsip ini sejalan dengan kebijakan Partai Demokrat yang selalu mengangkat isu kebebasan hak azasi, feminisme, humanisme dan demokratisasi untuk menekan negara yang dianggap melanggar prinsip-prinsip ini 

Berbeda halnya dengan Partai Republik yang menganut tradisi lebih liberal. Partai Republik meyakini bahwa  peran pemerintah relatif kecil dan terbatas (small and limited government), dan secara ekonomi, paham ini lebih percaya pada mekanisme pasar bebas (free market). 

Paham yang dianut oleh Partai Republik membuat para Presiden yang berasal dari Partai ini, tidak terlalu peduli terhadap kondisi internal negara lain. 

Mereka lebih peduli terhadap kepentingan nasional AS.  Artinya selama kepentingan AS tidak diganggu, mereka tidak akan mengganggu urusan dalam negeri negara lain dengan isu-isu yang merusak.

Tidaklah mengherankan, di era Presiden Donal Trump, AS tidak terlalu peduli dengan isu Papua. Malah, isu yang sempat menjadi sorotan di Indonesia yakni pelepasan 51 % saham Freeport-Mcmoran tidak menarik perhatian Donal Trump.