Berbicara dalam konteks Papua, sesungguhnya Indonesia sudah berbuat banyak untuk membangun Papua agar tidak tertinggal dengan daerah- daerah di wilayah Barat.Â
Sejak Papua ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus, dana yang digelontorkan ke Papua sangat besar, tidak berbeda jauh dengan saudaranya sesama daerah khusus, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.
Pemerintahan Jokowi sudah menyelesaikan pembangunan akses jalan Trans Papua yang menghubungkan daratan Papua dari Utara ke Selatan. Selain itu, Pemerintah sudah berusaha mengurangi biaya logistik dengan menginisiasi angkutan laut yang lebih dikenal dengan tol laut dan menyamakan harga BBM dengan daerah lain.Â
Kendatipun masih banyak kekurangan disana sini tetapi sudah terlihat niat baik dari Pemerintah Pusat dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua.
Kemajuan dalam diplomasi juga sudah terlihat jelas, seiring dengan penanda tanganan Perjanjian Lombok antara Autralia dengan Indonesia yang salah satu isi perjanjiannya memuat  kesediaan pemerintah Australia untuk tidak lagi mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, sudah dapat meredam suara-suara sumbang dan ikut campur masalah Papua.
Nah, setelah di skakmat, untuk apa lagi Negara Vanuatu mencampuri urusan Papua. Selain tidak berfaedah, juga tidak akan didengar. Kalau memang Vanuatu masih ngeyel, sepertinya Indonesia harus menugaskan Bu Tejo dalam Sidang Umum PBB berikutnya. Penulis yakin PM Vanuatu, Bob Loughman tidak akan berkutik lagi..he.he.
Salam
