Kriteria Reshuffle, Berdasarkan Kinerja atau Opini?

Diawali dengan unggahan video kemarahan Presiden Jokowi di sidang paripurna kabinet, tensi politikpun  mulai menghangat dengan gencarnya isu tentang reshuffle para Menteri.  

Malah,  nama-nama menteri yang akan diganti sekaligus calon penggantinya sudah berseliweran di berbagai platform media sosial  .  Makin lengkaplah kehebohan isu ini dengan ulah punggawa partai politik yang mulai bergenit-genit ria dengan melontarkan pernyataan-pernyataan bersayap.

Sesungguhnya, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan  diberi hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, kewenangan itu jelas dan dilindungi oleh undang-undang.  

Tetapi di alam demokrasi yang menghargai kebebasan berpendapat dan berekspresi, seorang Presiden terkadang harus tunduk dengan realitas politik, dan kenyataannya kalkulasi politik menjadi faktor utama dalam melakukan penggantian menteri. Belum cukup dengan realitas politik, opini yang beredar di masyarakat juga turut andil dalam reshuffel kabinet.

Era daring memang memudahkan segala lapisan masyarakat memperoleh informasi, baik itu informasi yang akurat maupun yang hanya sekedar click bait.  Selain efek positif yang didapat, kemudahan mendapat  informasi juga mendistorsi pola pikir masyarakat, yang mulai berubah dan cenderung lebih menyukai hal yang instant dan sensasional.  

Pola pikir seperti ini merubah dan menciptakan struktur masyarakat yang kurang menghargai proses dan perjuangan untuk mencapai suatu tujuan.  Masyarakat sudah lazim melihat seorang influencer yang punya banyak follower di media sosial mampu  menggiring opini masyarakat untuk menghujat seseorang tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. 

Video yang sudah diunggah oleh Sekretariat Negara memperlihatkan dengan jelas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial serta Kementerian Koperasi dan UKM menjadi sorotan utama kejengkelan Pak Jokowi. 

Sekarang,  dengan maraknya isu liar tentang reshuffle di masyarakat, mari bertanya apa yang terjadi di kementerian yang disorot itu. Asumsi awal, dengan rencana reshuffle 2020, moral para pejabat dan staf di Kementerian terkait  otomatis turun, muncul pro dan kontra, Pejabat Eselon I yang kontra mulai "mbalelo" terhadap menteri, sedang yang pro terhadap menteri, gamang mengambil kebijakan karena ada ketakutan, kebijakan yang diambil sekarang tidak sejalan dengan calon menteri baru.  

Nah, dengan asumsi seperti ini, sesungguhnya unggahan video rapat paripurna kabinet ke publik kontra produktif dengan kinerja Kementerian dan seluruh jajaran dibawahnya.

Kembali lagi ke isu reshuffe menteri, sebenarnya Presiden punya "tools" untuk menilai dan mengontrol kinerja  kementerian.