9. Masalah Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Konflik terkait pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti kegiatan pertambangan, pariwisata, atau perikanan.
10. Dampak Negatif Perkebunan Skala Besar: Dampak sosial dan lingkungan akibat perkebunan skala besar, seperti konflik dengan masyarakat setempat, kerusakan lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
11. Dampak Negatif Pertambangan: Dampak sosial dan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, seperti pencemaran lingkungan, kerusakan lahan, dan konflik dengan masyarakat setempat.
12. Masalah Pertanahan di Kawasan Hutan: Konflik terkait hak atas tanah dan sumber daya di kawasan hutan antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan kehutanan.
13. Masalah Pertanahan di Wilayah Perbatasan: Sengketa batas wilayah dan masalah pertanahan di wilayah perbatasan negara.
14. Masalah Pertanahan di Wilayah Transmigrasi: Konflik terkait hak atas tanah dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi.
15. Masalah Pertanahan Akibat Bencana Alam: Konflik terkait relokasi dan pemulihan hak atas tanah bagi korban bencana alam.
16. Masalah Pertanahan Akibat Proyek Pembangunan Infrastruktur: Konflik terkait pembebasan lahan untuk proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, bendungan, atau bandara.
17. Masalah Pertanahan Terkait Investasi Asing: Konflik terkait investasi asing di sektor agraria yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat setempat.
18. Masalah Pertanahan Terkait Perubahan Iklim: Dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian dan hak atas tanah, seperti kekeringan, banjir, atau kenaikan permukaan air laut.
19. Lemahnya Penegakan Hukum: Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak agraria.
