Pemerintah Harus Peka Terhadap Perlindungan Hewan

Dalam sistem hukum saat ini, praktik kedokteran hewan nyaris berjalan atas dasar niat baik dan inisiatif individu semata.

Kondisi ini kontras dengan realitas dunia pendidikan. Saat ini sudah lebih dari 15 kampus di Indonesia membuka program studi kedokteran hewan, meningkat tajam dibanding hanya lima kampus beberapa tahun lalu. 

Artinya, kebutuhan terhadap tenaga kesehatan hewan diakui dan diminati, namun tanpa regulasi dan dukungan kebijakan yang kuat, para lulusan ini akan masuk ke dunia kerja yang belum memiliki payung hukum yang memadai.

Semua fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa terus abai. 

Kesehatan dan kesejahteraan hewan tidak boleh diposisikan sebagai kebutuhan tersier yang hanya diperhatikan ketika kebutuhan manusia telah selesai. 

Dunia telah berubah. Hewan peliharaan bukan lagi sekadar pelengkap rumah, tetapi telah menjadi bagian dari struktur sosial dan emosional dalam keluarga. 

Ada anak-anak yang menangis karena kehilangan kucing kesayangan. Ada keluarga yang berduka ketika anjing peliharaan mereka mati karena tak sempat mendapatkan pertolongan medis.

Perhatian terhadap hewan bukan sekadar soal kasih sayang, tetapi juga mencerminkan kematangan moral dan peradaban suatu bangsa. 

Negara tidak bisa hanya hadir ketika menyangkut kepentingan ekonomi atau keamanan manusia, tetapi juga harus hadir untuk makhluk hidup lain yang ikut hidup berdampingan dengan kita. 

Pemerintah mesti lebih peka, karena di balik sorotan mata seekor kucing yang sakit atau gonggongan pelan anjing yang kelaparan, ada suara-suara yang menunggu untuk didengar. Dan suara itu, tidak boleh lagi diabaikan. Semoga!