Jika kemudian anak-anak itu dibiarkan hidup tanpa pemilik, mereka akan menjadi tambahan beban lingkungan. Karena itu, sebaiknya masyarakat yang peduli memilih untuk mengadopsi langsung atau mengirim ke shelter atau relawan, bukan sekadar memberi makan liar tanpa batas.
Adopsi adalah pilihan etis, seseorang yang bersedia menerima anak kucing ke rumah mereka, merawatnya dan bertanggung jawab hingga akhir hayatnya.Â
Jika tidak mampu, maka cobalah berkoordinasi dengan shelter atau komunitas pecinta hewan agar mereka menyerap hewan tersebut.Â
Dengan demikian, anak kucing yang seharusnya dibuang dapat diselamatkan dan dipelihara dalam lingkungan yang layak.
Kini saatnya kita bergerak bersama, bukan hanya menyuarakan, tetapi juga bertindak nyata.Â
Doronglah revisi Undang-Undang daerah atau regulasi Pemda agar urusan kesehatan hewan menjadi urusan wajib di tingkat kabupaten/kota, bukan lagi urusan pilihan.Â
Saat ini masih ada kebijakan daerah yang menganggap kesehatan hewan sebagai urusan pilihan, akibatnya banyak kabupaten/kota tidak memiliki program keswan terstruktur atau anggaran memadai.Â
Jika regulasinya mengharuskan Pemda menyediakan pelayanan kesehatan hewan, sterilisasi, vaksinasi, penanganan hewan terlantar, maka tanggung jawab bersama menjadi bagian dari sistem pemerintahan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pun menyadari hal ini. Pada Desember 2023, Kementan menggodok revisi UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan agar lebih relevan terhadap kondisi mutakhir. Â
Revisi ini diharapkan memperkuat hak dan kewajiban daerah dan mengurangi celah kebijakan teknis yang rentan tumpang tindih.
Kata Mahatma Gandhi, "kebesaran suatu bangsa dan kemajuan moralnya dapat dinilai dari cara hewan-hewannya diperlakukan." Tidaklah berlebihan jika kita mengambil kutipan ini sebagai panggilan moral, negara besar bukan hanya soal kekuatan militer atau ekonomi, melainkan juga seberapa manusiawi kita bersikap terhadap makhluk kecil tak bersuara.Â
