Presiden ngusulin Listyo jadi Kapolri. Rame nggak tuh entar. Non-muslim bukan? Deretan kata-kata ini masuk di gawai pintar saya suatu siang.Â
Saya memang tidak terlalu memusingkan siapa Kapolri karena fokus topik utama Indonesia menurut saya adalah Covid-19. Dengan rekor mendekati satu juta orang yang terpapar positif dan tidak pernah turun sejak diumumkan 2 Maret 2020 penyakit akibat virus corona wajib menjadi perhatian utama. Namun permasalahan Kapolri yang non-muslim ini menarik juga dibahas.
75 tahun merdeka Indonesia persoalan agama masih menjadi persoalan penting. Di era Covid-19 yang penuh dengan suasana kedaruratan pun vaksin, yang menjadi ikhtiar ilmiah mengatasi wabah harus lolos jaring syariah.Â
Padahal agama sendiri (dalam hal ini Islam) menjadikan agama bukan sebagai halangan menjalani kehidupan. Nilai-nilai penting seperti nyawa, harta, kehormatan justru sangat dimuliakan. Kewajiban ibadah seperti saum alias puasa pun dapat tidak  menjadi wajib jika manusia yang melaksanakannya sakit.
Dalam konteks kehidupan sehari-hari persoalan agama dipraktikkan sebagai persoalan pribadi atau personal. Jikalau ada pernyataan bahwa Islam mengatur segala hal seharusnya dimaknai bahwa Islam mengatur hal-hal yang bersifat nilai-nilai, bukan teknis.Â
Islam menyatakan kebersihan adalah bagian dari iman. Itu betul. Namun Islam tidak mengatur secara teknis bagaimana memelihara dan menjaga kebersihan tersebut. Tidak dilarang menggunakan truk sampah buatan Jepang atau Korea yang umumnya non-muslim. Yang penting apakah truk sampah tersebut dapat berfungsi baik saat dipergunakan. Jadi ukuran kemanfaatan menjadi utama.
Kemanfaatan produk yang berlangsung lama berujung kepada reputasi. Samsung menjadi pilihan banyak masyarakat Indonesia karena memiliki reputasi baik memproduksi gawai pintar. Tidak persoalan pabrik Samsung dimiliki dan diawaki orang Korea yang dominan non-muslim.
Di dunia olahraga legenda bulu tangkis Rudy Hartono dan Liem Swie King mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sebagai warga Indonesia kita bangga ketika lagu Indonesia Raya berkumandang saat Susi Susanti merebut medali emas Olimpiade di cabang olahraga bulu tangkis.Kita tak mempedulikan agama para duta olahraga tersebut. Kita peduli kemanfaatan dari latihan berat mereka yang berbuah nama baik Indonesia.
Memang persoalan agama pejabat publik bukan hanya terjadi di Indonesia. Amerika sebagai negara kampiun demokrasi pun mempermasalahkan. Dari 45 presiden Amerika hanya satu yang beragama Katholik yaitu John F. Keneddy. Selain JFK maka agama presiden Amerika adalah Kristen Protestan. Adalah Joe Bidden sebagai presiden Amerika ke-46 yang beragama Katholik. Dengan beraneka ragam suku bangsa dan agama secara teoritis agama tidak menjadi penghalang seorang warga Amerika mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Walau pada dataran praktek menjadi lain.
Kondisi serupa terjadi pula di Indonesia. Dengan tujuh presiden dan 13 wakil presiden keseluruhannya adalah muslim tentunya bukan berarti non-muslim tidak diberikan kesempatan. Seperti Amerika, konstitusi Indonesia pun memberikan kemerdekaan bagi setiap warga negara Indonesia untuk ikut berkarya dan berbakti sebagai apapun bahkan sebagai presiden dan wakil presiden.
Wacana muslim dan non-muslim di masyarakat berkaitan dengan jabatan publik seperti Kapolri seharusnya dapat dinetralisir. Dukungan Wakil Presiden saat ini yang seorang ulama atas keputusan Presiden memilih Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri seharusnya bernilai positif. Sebagai yang dianggap memahami agama dengan sangat baik (dengan gelar kyai haji) dukungan Ma'ruf Amin terhadap Lisyto Sigit Prabowo seharusnya menyudahi wacana muslim dan non muslim sebagai calon pejabat publik.
