Membaca Pertemuan Jokowi, Megawati dan Prabowo

Catatan bahwa Prabowo bersama partai koalisinya (di antaranya PKS dan PAN) pernah  mengklaim sebagai pemenang pilpres bahkan dengan upacara sujud syukur hingga dua kali, menolak hasil quick count dan menyatakan tidak percaya lembaga survei, memasyarakatkan istilah pemilu curang dan akhirnya membawa perselisihan suara ke Mahkamah Konstitusi seolah terhapus sudah.

 Jangan dilupakan pula penolakan hasil pemilu oleh KPU yang berujung kerusuhan 21-22 Mei 2019 yang menelan korban jiwa dan materi yang tak sedikit. Pengakuan kemenangan Jokowi oleh Prabowo bak pepatah hujan sehari mengapuskan panas setahun.

Harus diingat pula posisi Prabowo sebagai pihak yang kalah dalam pilpres 2019 bukan berarti tidak memiliki daya tawar menawar. Pernyataan Amien Rais terbaru bahwa rekonsiliasi hanya terjadi jika memenuhi dua syarat.

 Pertama pembagian kursi kabinet dengan porsi 55:45.Syarat kedua platform Pabowo-Sandi harus dimasukan ke dalam program Jokowi. Persyaratan pembagian kekuasaan 55:45 diakui sendiri Amien Rais tidak mungkin. Sementara syarat kedua masih mungkin dilaksanakan.

Alasan Rekonsiliasi

Besar kemungkinan pembahasan praktek rekonsiliasi menjadi topik utama pertemuan Teuku Umar hari ini. Narasi besar yang beredar adalah bahwa  rekonsiliasi ini harus dibaca sebagai upaya membebaskan Prabowo dari para penunggang gelap.

Para penunggang gelap itu adalah mereka yang diduga tergabung dalam ideologi radikal. 

Para penunggang gelap ini menyatakan keluar dari koalisi Prabowo seiring terjadinya pertemuan Jokowi-Prabowo 13 Juli lalu. 

Pembebasan dari penunggang gelap ini kemungkinan besar diganjar dengan masuknya Gerindra ke dalam koalisi pendukung Jokowi.  Inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa pertemuan Jokowi-Prabowo berlanjut ke pertemuan kedua.

Jika sejak awal Prabowo dan partai pendukungnya tegas memilih sebagai oposisi pertemuan setelah pengakuan 13 Juli tentunya tidak bermakna. Oposisi artinya tidak ikut dalam pemerintahan dan bertindak sebagai pengawas jalannya pemerintahan. 

Namun jika oposisi diartikan juga ikut berpartisipasi dalam kabinet bukan mustahil parpol Gerindra masuk dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin. Tak ada yang mustahil dalam politik.