Wakil pemerintah bahkan kehilangan taring ketika menghadapi otoritas Arab Saudi dalam melindungi WNI yang terlibat masalah.
Padahal jangankan pemerintah Indonesia, Wakil Ketua PBNU saja mampu mengganti Dubes Arab Saudi untuk Indonesia ketika salah berkicau mengenai reuni 212 tahun 2018.
Harus berapa nyawa lagi yang dikorbankan?
Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI yang saat ini banyak dijabat oleh kader PKB dan PBNU seharusnya mampu berpikir lebih kreatif daripada hanya mengeluarkan kebijakan satu kanal untuk menyalurkan TKI di Arab Saudi.
Apalagi kebijakan satu kanal lebih bersifat monopolistik dan sarat dengan kolusi di tubuh kementerian.Â
Kemenaker sepertinya harus dibersihkan dari anasir-anasir politis dalam menjalankan tugas Negara agar kinerjanya lebih profesional.
Dan keluarga besar PBNU juga seharusnya berkaca malu dengan Arab Saudi setelah anggota banser sempat terlibat insiden pembakaran bendera tauhid, dimana simbol bendera tersebut sama dengan bendera Kerajaan Arab Saudi, namun kini mereka justru menjilat ludah sendiri dengan mencabut moratorium penyaluran TKI kembali.
Dicabutnya moratorium pengiriman TKI seolah-olah mengakui kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri.
Padahal secara statistik yang dilansir dari laporan BPS, pemerintah melalui Kemenaker berhasil menurunkan angka pengangguran sampai single digit
Lalu ketika berhasil menekan angka pengangguran, apa motivasi Kemenaker harus mencabut kembali moratorium tersebut?
Bukankah komisi VIII DPR RI sudah memutuskan untuk memperpanjang moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi?
