BPJS nan Malang

Seiring waktu, langkah menuju cakupan kesehatan semesta pun semakin nyata dengan resmi beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Askes (Persero). 

Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata.

Lalu mengapa defisit seperti pertanyaan di awal tadi. Sesungguhnya rakyat yang sakit itu semakin hari semakin meningkat. Yang sakit itu bergeser saat ini seiring meningkatnya taraf ekonomi masyarakat. Kalau dulu sakitnya TBC, Diare, Demam Berdarah, nah sekarang penyakitnya kelas berat dan mahal-mahal hehe ada diabetes, obesitas, asam urat, karena kebanyakan makan enak dan tidak menjaga pola hidup sehat. 

Dengan adanya BPJS yang dulunya masyarakat miskin boleh dibilang tidak tersentuh layanan kesehatan, sekarang mereka bisa mendapatkan layanan tersebut. Antre? Jelas. Karena yang sakit semakin banyak, jumlah penduduk meningkat sedangkan tenaga medis dan layanan kesehatan terbatas.

BPJS itu Pilihan

Mungkin kenaikan iuran berikutnya ini adalah kenaikan kedua dari BPJS. Tentu memberatkan bagi sebagian orang. Berbagai upaya telah dilakukan BPJS untuk menutupi defisit tersebut. Dengan membuat syarat bahwa 1 keluarga harus terdaftar, baik sakit atau tidak, harus membayar ketika sakit kembali, karena masyarakat kita cukup nakal dengan berpikir kalau pas sakit saja bayarnya. Ya bagaimana gak jebol BPJS. Lalu adakah dari kita yang mengikuti berita, peduli akan pembobolan BPJS secara berjamaah. 

Disinyalir puluhan Rumah Sakit di Medan melakukan penggelapan, penyelewengan dana BPJS. Yang terakhir adalah kasus Rumah Sakit di Lembang. Angka ini terus meningkat, mencapai miliaran rupiah bocor setiap tahunnya. Sementara kita, masyarakat, hanya bisa menghujat, layanan buruk, gaji Direksi dan pegawai BPJS besarnya gila-gilaan dan sebagainya. 

Adakah kita yang peduli atau mengadukan ke lembaga yang berwenang, seperti Ombudsman, Polisi, BPK, KPK mengenai penyelewengan itu? Atau kita diam saja melihat korupsi merajalela, merugikan kita dan menyalahkan yang lainnya karena beritanya kalah dengan keburukan-keburukan BPJS?

Penyimpangan dana BPJS, menurut Asintel Kejati Sumut, Leo Simanjuntak diduga melibatkan puluhan rumah sakit swasta. Namun yang baru terbongkar baru satu rumah sakit yang beroperasi di Kota Medan. 

Padahal rumah sakit di Medan diperkirakan ada puluhan unit. Jika satu rumah sakit saja merugikan keuangan miliaran rupiah dan berapa puluh miliar rupiah kebocoran uang negara. Penyimpangan klaim dana BPJS Kesehatan itu berupa klaim biaya menginap di rumah sakit, biaya obat, biaya perawatan dokter, pemeriksaan dan lainnya.