Jakarta reda, Aceh tegang. Kita cemas dan waswas. Akankah kerusuhan berdarah seperti yang terjadi beberapa hari lalu, terulang kembali di belahan lain Bumi Pertiwi? Ini yang harus segera dicegah.
Ketegangan politik di Negeri Serambi Mekah ini dipicu oleh pernyataan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf. Pria yang akrab disapa Mualem kembali bicara tentang referendum Aceh.
Ia beralasan bahwa bangsa ini sudah berada di ambang kehancuran. Keadilan dan demokrasi semakin tidak jelas. Karena itu, ia berharap rakyat Aceh bisa berdiri di atas kaki sendiri.
Kekecewaan Mualem terhadap pemerintah pusat sebenarnya tidak lepas dari sengkarut persoalan kontestasi elektoral Pilpres 2019. Sebagaimana diketahui, mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini merupakan teman dekat calon presiden oposisi, Prabowo Subianto.
Memang, persoalan tuntutan referendum, sudah sejak lama menggema di Aceh. Pada akhir 2017 lalu, isu ini juga pernah mencuat. Hanya saja, baru disuarakan oleh segelintir orang, yakni beberapa anggota DPRA dari Partai Aceh.
Namun, ketika isu itu muncul lagi saat ini, pemerintah jelas harus mengantisipasi. Jangan sampai tuntutan ini terus bergulir, sehingga kembali memunculkan pergolakan rakyat, yang berujung robeknya integrasi bangsa.
Pemerintah harus belajar dari pengalaman. Sejak dulu, Aceh ibarat air yang mendidih. Jika tidak berhati-hati, bisa melepuh tangan sendiri. Karena itu, dia tidak bisa diselesaikan dengan kemarahan, tetapi kesabaran.
Belajarlah dari kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK). Kedua tokoh bangsa itu mampu menghadirkan kedamaian, setelah 30 tahun lamanya Aceh ditelan konflik membara.
Dulu, sebelum kesepakatan damai tercapai, terjadi lima kali pertemuan antaran pemerintah dengan pihak GAM. Pertemuan itu tidak terlepas dari bantuan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari.
Perundingan pertama terjadi di Helsinki, Finlandia, pada 28 Januari 2005. Namun, perundingan yang berlangsung selama dua hari tersebut tak membuahkan hasil yang baik. Kecuali, permintaan GAM akan gencatan senjata di Aceh.
Perundingan kedua berlangsung 21 Februari hingga 23 Februari 2005. Diskusi yang awalnya hendak membicarakan tawaran daerah otonomi khusus tersebut, berakhir dengan permintaan GAM agar tiga pentolannya yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, dibebaskan. Selanjutnya, dihadirkan dalam perundingan berikutnya yang akan digelar pada bulan April 2005.
Pada perundingan ketiga, pada 12 April hingga 16 April 2005, GAM mulai melunak dengan tak lagi menuntut kemerdekaan. Tetapi, perundingan putaran keempat, 26-31 Mei 2005, tidak menghasilkan banyak perubahan. GAM tetap bersikeras meminta bentuk pemerintahan sendiri yang tidak tergantung pada pusat.
Akhirnya, perundingan yang melelahkan usai di putaran kelima. Dua belah pihak menyetujui perjanjian damai yang dirumuskan. Indonesia dengan wacana pemberian otonomi khusus dan GAM meminta diizinkan membentuk partai politik lokal. Nota perjanjian damai sendiri baru ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.
Tentu kita sangat berharap, kesepakatan damai ini tetap bisa terjaga. Jangan sampai kepentingan politik untuk berkuasa, membuat kedamaian ini sirna. Sungguh sangat mahal harganya.
Saya masih terngiang pernyataan SBY saat mengunjungi Aceh pada awal tahun lalu. Presiden RI ke-6 itu mengaku hatinya masih saja berdebar, jika membayangkan betapa susahnya dulu menghadirkan perdamaian dan persaudaraan di Aceh.
Karena itu, ia amat meminta agar kedamaian tersebut selalu dijaga. "Damai yang sudah kita raih ini jangan sampai terganggu atau terusik oleh gangguan-gangguan baru. Saya mengajak mari sama-sama kita merawat perdamaian ini. Kalau ada masalah, mari kita selesaikan dengan bijak dan musyawarah," pintanya.
Pernyataan SBY itu ada benarnya. Sengkarut akibat kontestasi politik ini harus segera dihentikan. Para tokoh dan pemimpin bangsa, mesti kembali bertatap muka. Tidak hanya untuk berbicara soal rekonsiliasi nasional, tapi untuk bersepakat sekali lagi tentang; who we are, where we go.Â
