Analisis Pilihan

Untung dan Rugi Demokrat "Main Dua Kaki"

12 September 2018   11:40 Diperbarui: 12 September 2018   11:59 721 0 0
Untung dan Rugi Demokrat "Main Dua Kaki"
Foto: Dok. Partai Demokrat

Partai Demokrat kembali mencuri perhatian publik negeri ini. Sikap politik partai berlambang bintang mercy yang "main dua kaki", mencuatkan beragam spekulasi. Ada yang sangsi, partai ini akan sepenuh hati mendukung kandidat dari oposisi. 

Ada juga yang meyakini, Demokrat bakal solid memenangkan kompetisi. Banyak yang mem-bully karena mereka tidak mengerti, namun tak sedikit pula yang memahami, sehingga beranggapan langkah tersebut merupakan sebuah kewajaran. 

Dalam menghadapi pemilu serentak, setiap partai politik sudah semestinya realistis menjalani kontestasi. Selain berupaya memenangkan pemilihan presiden, merebut suara di pemilihan legislatif juga tidak kalah pentingnya. 

Apalagi partai tersebut tak memiliki kader dalam kompetisi kepala negara. Jadi buat apa menang pilpres jika kursi di DPR hancur berantakan. Ibarat lilin yang menerangi seisi ruangan, sementara tubuhnya habis terbakar dilahap api.

Apalagi bagi Demokrat, yang tidak mendapat keuntungan secara signifikan dari kompetisi antara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kader mereka tidak terlibat, "kardus" juga tak didapat (bukan menuduh yang lain dapat). Hampir dipastikan Demokrat tidak akan memperoleh efek ekor jas (coat-tail effect) dari Pilpres 2019. Jadi, dukungan terhadap Prabowo-Sandi tidak akan terlalu berpengaruh kepada perolehan suara mereka di Pileg 2019.

Dengan begitu, cukup masuk akal jika partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menjalankan strategi dua kaki. Yakni sama-sama fokus di pileg dan pilpres. Harapannya, kandidat presiden yang diusung menang, sementara suara di legislatif bisa juga meningkat. 

Langkah ini cukup realistis, meski konsekuensinya kadang kala kedua kebijakan ini bisa tidak sejalan. Pasalnya, ada segelintir daerah yang mengharuskan Demokrat memilih antara memenangkan kandidat pilpres atau mempertahankan suara legislatif partai.

Misalnya, di Papua. Meski kepala daerah di wilayah ini dipegang oleh Demokrat, namun mayoritas penduduknya lebih pro kepada Jokowi. Karenanya, jika Demokrat all out memenangkan Prabowo di daerah ini, hasilnya belum tentu positif. Malahan sangat mungkin akan negatif. Prabowo tetap sulit menang, sementara suara Demokrat bakal tergerus karena berpotensi diambil oleh PDI Perjuangan.

Inilah yang menyebabkan Demokrat memberikan kebebasan kepada kader di Papua untuk memilih kandidat. Harapannya suara partai bisa tetap terjaga. Logika sederhananya, untuk apa menghabiskan sumber daya dalam pertempuran yang mustahil dimenangkan. Akan lebih bijak jika memfokuskan diri meraup suara untuk pileg, daripada mengampanyekan kandidat, yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan resistensi masyarakat terhadap suara partai. Untung tak didapat, rugi malah yang ada.

Namun kebijakan dua kaki ini tentu tak dijalankan di banyak daerah. Hanya wilayah dengan karateristik khusus saja seperti Papua. Di wilayah dengan suara pemilih terbesar tentu Demokrat juga akan mati-matian memenangkan Prabowo, seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Sebagai koalisi oposisi, tentu partai ini tak mau juga petahana memenangkan kompetisi. Partai politik mana di dunia ini yang menginginkan rivalnya berkuasa. Sudah pasti tidak ada.

Rekan koalisi Demokrat terlihat memahami hal ini. Prabowo, Sandi, Gerindra, dan PKS, menanggapi positif strategi tersebut. Mereka masih yakin SBY dan Demokrat bersungguh-sungguh dalam kompetisi Pilpres 2019. Mereka juga sadar kepentingan pilpres dengan pileg amat berbeda. Tida semua bisa sama. Jadi dukungan suatu daerah memang tidak bisa dipaksakan. Itulah demokrasi. Semua pihak saling memahami pendapat masing-masing anggota koalisi.