Keberhasilan dan urgensi Workshop Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) ini telah disampaikan Deputi Perwakilan Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan organisasi lainnya, Duta Besar Achsanul Habib, dan Direktur Leimena Institute, Matius Ho, dalam acara tambahan (side event) di sela-sela Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB ke-55 di Jenewa, Swiss, Selasa (12/3).
Mengutip dari AntaraNews.com, Dubes Achsanul Achsanul menjelaskan bahwa LKLB ini menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia. "Literasi keagamaan lintas budaya telah menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia yang dipromosikan lewat dialog antaragama yang telah terjalin secara bilateral dengan 34 negara mitra," ungkapnya.
Karenanya, pada bulan Agustus 2023, pemerintah Indonesia memprakarsai Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) untuk memprioritaskan komitmen global dalam mengimplementasikan Resolusi Dewan HAM PBB 16/18 tentang "Melawan Intoleransi, Stereotip, dan Stigmatisasi Negatif, serta Diskriminasi, Hasutan untuk Melakukan Kekerasan dan Kekerasan terhadap Orang-orang Berdasarkan Agama atau Kepercayaan". Selanjutnya, pada bulan November 2023, Kementerian Hukum dan HAM RI bersama Institut Leimena menggelar Konferensi Internasional tentang Literasi Keagamaan Lintas Budaya untuk mendorong masyarakat yang damai dan inklusif.
Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, menyebut literasi keagamaan lintas budaya merupakan wujud inisiatif dan best practice pendekatan pendidikan dari Indonesia untuk mengatasi masalah intoleransi dan membangun relasi lebih baik antar penganut agama yang berbeda. "Dalam waktu kurang dari 2,5 tahun, Leimena Institute telah menggandeng 25 lembaga mitra untuk melatih lebih dari 7.000 pendidik di 34 provinsi di Indonesia tentang literasi keagamaan dan lintas budaya ini," pungkasnya. (*fd)
