BUMDes Lombok Timur: Harapan, Tantangan, dan Jalan Menuju Kemandirian Desa

Badan Usaha Milik Desa, atau BUMDes, kini menjadi wajah baru kemandirian ekonomi di pelosok Indonesia. Lembaga ini lahir dari semangat untuk menggerakkan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat perekonomian lokal melalui potensi yang tumbuh dari dalam desa itu sendiri.

Kehadiran BUMDes memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa BUMDes merupakan instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, bukan untuk menjadi pesaing usaha masyarakat, melainkan mitra penggerak yang tumbuh bersama warga desa.

Di Lombok Timur, semangat itu terlihat jelas. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini,  lebih dari 1,4 juta jiwa juga mencatat jumlah BUMDes terbanyak: 239 unit tersebar di berbagai desa. Angka ini menandakan antusiasme besar terhadap pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

Namun di balik geliat tersebut, tersimpan paradoks. Data menunjukkan, sekitar 83 ribu jiwa di Lombok Timur masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di tengah tantangan ini, harapan besar tertuju pada BUMDes   agar benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja bagi warga desa.

Sayangnya, dari ratusan BUMDes yang berdiri, hanya sebagian kecil yang mampu berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Sebagian besar lainnya masih terseok-seok menghadapi berbagai persoalan mendasar: lemahnya identifikasi potensi desa, keterbatasan modal, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, hingga minimnya partisipasi masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: apa yang sebenarnya menentukan keberhasilan BUMDes?

Sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh Sahrul Ihsan dan Muhamad Sarlan mencoba menjawabnya. Dalam studinya mengenai kinerja BUMDes di Lombok Timur, ditemukan bahwa faktor kepemimpinan dan tata kelola merupakan kunci utama yang menentukan keberhasilan. Sementara itu, dukungan pemerintah dan manajemen sumber daya manusia juga berpengaruh, meski dengan intensitas yang lebih kecil.

Penelitian tersebut menegaskan bahwa tata kelola yang baik, disertai kepemimpinan yang visioner, tidak hanya berdampak langsung terhadap kinerja BUMDes, tetapi juga memperkuat efek dari faktor-faktor lain. Dengan kata lain, di balik BUMDes yang sukses, hampir selalu ada pemimpin desa yang kuat, transparan, dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian itu, ada beberapa langkah strategis yang perlu segera dilakukan untuk memperkuat keberlanjutan BUMDes.

Pertama, pengelolaan BUMDes harus berpijak pada prinsip good governance , transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Prinsip ini menjadi fondasi penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meminimalkan kesalahan administrasi, dan menjaga kepercayaan publik.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pelatihan, workshop, dan program pendampingan menjadi investasi penting agar para pengelola BUMDes memiliki kemampuan manajerial, keuangan, dan inovasi yang memadai untuk menghadapi dinamika ekonomi desa.

Ketiga, perluasan jejaring kerja sama dengan pihak eksternal mulai dari akademisi, lembaga keuangan, hingga pelaku usaha menjadi langkah strategis berikutnya. Kolaborasi ini dapat membuka peluang baru, memperkuat akses permodalan, serta memperluas jangkauan pasar bagi produk-produk desa.

Pada akhirnya, BUMDes bukan sekadar badan usaha, tetapi cermin semangat kemandirian desa. Dari kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang transparan, hingga partisipasi masyarakat yang aktif semua menjadi pilar utama menuju desa yang mandiri, tangguh, dan sejahtera.

Dari Lombok Timur, kita belajar satu hal penting: kemajuan desa tidak hanya bergantung pada besar kecilnya modal atau megahnya infrastruktur, melainkan pada manusia, ide, dan harapan yang tumbuh di dalamnya.

BUMDes: Dari Desa, Untuk Desa, Oleh Desa.

Penulis : Muhamad Sarlan

Dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Gunung Rinjani