Kondisi-kondisi inilah (terutama politik identitas dan hilangnya nalar) yang membuat penulis muak dengan masa pemilihan umum kali ini, dan akhirnya memilih golput. Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengajak siapa pun untuk tidak memilih dalam pemilihan umum 17 April 2019. Yang sudah mantab memilih silakan memilih, yang golput tidak usah dipaksa untuk memilih, dan yang golput juga tidak memaksa untuk golput. Inilah pesta demokrasi.
Kemudian lagi, banyak yang bilang bahwa warga negara yang golput tidak berhak melakukan "komplain" atau "protes" alias "kritik" pada pemerintahan terpilih. Menurut hemat penulis, pernyataan ini tampaknya kurang pas, karena warga negara yang golput juga merupakan warga negara yang membayar pajak, sehingga kritik dan protes merupakan hak mereka yang golput juga sebagai warga negara yang membayar pajak dan tinggal di republik ini.Â
Kemudian, terdapat juga anggapan bahwa warga negara golput adalah "tidak nasionalis", dan anggapan ini menurut hemat penulis juga kurang pas, karena golput yang berkesadaran atau protest voters merupakan bentuk protes terhadap kekurang pantasan atau ketidakadilan pembuat kebijakan, mereka yang tengah berkompetisi dan para pendukungnya.Â
Meskipun ada sekelompok masyarakat yang memilih golput karena alasan bahwa sistem demokrasi tidak sesuai dengan apa yang dianutnya (misalnya masyarakat yang tergabungi dengan HTI), dan mereka ini yang harusnya disebut sebagau "tidak nasionalis". Eh, tapi Pemilu kali ini, mereka, HTI, mungkin bisa jadi membela salah satu kubu karena iming-iming sebuah janji politik identitas, entahlah.Â
Semoga pemilihan umum kali ini berjalan aman dan tenang, tidak ada huru-hara dan semua menikmati. Namun, sepertinya penulis agak skeptis terhadap "kelakuan" mereka para pendukung yang sudah terbius dalam fanatisme subjektif paslon. Mungkin bisa jadi ada paslon  yang kalah bersama pendukungnya akan berkoar-koar kalau dirinya dicurangi. Entahlah, semoga tidak.
