Menyoal makna Ramadan sebagai bulan pengampunan, bulan bagi umat Islam untuk berjamaah mengumpulkan amal saleh sebanyak-banyaknya.
Dasarnya sudah sangat jelas, perintah Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 183 mewajibkan berpuasa kepada orang-orang beriman. Tuntutan tersebut tentunya tidak mempersulit hambaNya.
Jika dalam keadaan uzur syar'i maka diperbolehkan mendapat keringanan-keringanan yang diatur jelas pada QS. Al-Baqarah 184 dan 185 sebagai kemudahan yang tidak memberatkan.
Satu dari banyak makna Ramadan yaitu bulan penuh ampunan. Dengan kesadaran mukmin meletakkan ibadah puasa sebagai wujud nyata keimanannya.
Iman adalah urusan personal. Ikatan personal dengan Allah adalah anugerah dan rahmat. Sifatnya sangat pribadi. Namun demikian, keluarga sebagai masyarakat terkecil bertanggung jawab atas penanaman dan pembinaan akidah. Akidah menyangkut ikatan hati manusia dengan Tuhan juga ibadah sebagai penyempurnanya.
Berkaitan dengan akidah dan ibadah, keduanya merupakan bagian pokok pengamalan Syariat Islam. Hal tersebut perlu mendapatkan perlindungan dan pembinaan sehingga terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi Aceh seperti tertuang dalam Qanun  Nomor 11 Tahun 2002. Lengkapnya Qanun dapat dilihat di sini.
Perlindungan dan pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap segala keterlaksanaan Syariat Islam. Tatanan ini dilindungi oleh Undang-Undang dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan dan otonomi khusus tentang penyelenggaraan kehidupan beragama.
Batasan pada ulasan ini yakni peran Pemerintahan Provinsi yang berkenaan dengan pelaksanaan Syariat Islam, terdapat dua hal yang bertalian dengan puasa Ramadan yakni aturan terhadap pelaku usaha dan perseorangan/personal.
Pasal 10 ayat 1 memuat larangan bagi para pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas/peluang untuk tidak menjalankan puasa Ramadan bagi yang tidak memiliki uzur syar'i.
Selanjutnya pada ayat 2 mengatur tatanan personal bagi setiap muslim yang tidak memiliki uzur syar'i untuk tidak makan dan minum di tempat umum pada siang hari bulan Ramadan.
Pengawasan, penyidikan dan penuntutan diatur dalam pasal 14-18 Bab VI Qanun. Pengawasan dilakukan dengan wewenang Wilayatul Hisbah (WH) atas pelaksanaan Syariat Islam. WH dapat dibentuk pada tingkat Desa, pemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya. Penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan Mahkamah Syariah.
Perniagaan makanan dan minuman diizinkan beroperasi kembali sejak pukul 16.30 WIB. Pada saat menjelang ibadah Shalat Maghrib hingga usai Shalat Tarawih aktivitas jual beli tutup total dan kira-kira pukul 21.30 WIB pelaku usaha diizinkan kembali menggelar dagangannya.
Ketentuan sanksi yang diberikan juga jelas diatur dalam Qanun yaitu berupa teguran lisan dan tertulis, hukuman penjara, denda material, atau hukuman cambuk dan pencabutan izin usaha. Hukuman disesuaikan dengan pelanggaran, ketetapan yang berlaku melalui proses hukum yang ada.
Namun demikian yang penulis cermati oleh sebab tujuan utamanya adalah mengumpulkan amal saleh menuju predikat takwa, kondisi aman terkendali tetap tercipta di sini. Terlebih pada bulan pengampunan Ramadan. Kesadaran diri yang tinggi, keikhlasan dan tawakal bahwa rejeki sudah ada yang mengatur.
Kebijakan penutupan sementara demi menjaga kenyamanan ibadah Ramadan bagi para pelaku usaha dan masyarakat luas. Demikian pula dengan teman-teman umat beragama lain yang hidup berdampingan dengan toleransi. Ramadan bermakna Ramadan di Tanah Rencong.
Demikian semoga bulan penuh berkah dan pengampuanan ini dapat kita manfaatkan sebesar-besarnya dalam meningkatkan derajat keimanan di hadapanNya.
Terima kasih sudah membaca. Salam.
