Pentingnya Budaya Mundur bagi para Pejabat dan Petinggi Negara
Budaya mundur di kalangan pejabat dan petinggi negara disuatu negara tertentu dalam suatu pemerintahan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Dalam satu sisi  budaya mengundurkan diri merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat kesatria, berjiwa besar terhadap kesalahan dan perbuatan tertentu yang dilakukannya. Terlepas dari Perilaku tersebut apakah telah terbukti melanggar hukum, atau hanya sebatas dugaan.
Namun di sisi lain mengundurkan diri merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelepasan terhadap tanggung jawab atas kegagalan dalam memimpin ataupun tidak tercapainya target  pencapaian dari apa yang telah diharapkan. Bila dilihat dari dua hal diatas berdasarkan latar belakang penyebabnya mundur nya para pejabat, merupakan suatu hal yang sangat kontradiktif.
Untuk di Indonesia sendiri penulis mencatat beberapa pejabat dan petinggi negara yang mengundurkan diri antara lain, Presiden Soeharto yang kala itu sebagai presiden di era Orde Baru selama 32 tahun, mengundurkan diri secara terhormat. Kala itu memang rakyat menuntutnya mundur karena banyak faktor antara lain krisis ekonomi, KKN, dan kasus HAM lainnya. Menkopolkam SBY (yang kini Presiden), pada era Presiden Megawati pernah mengambil langkah mundur karena tak ‘nyaman’ dengan iklim di kabinet. Beredar isu waktu itu, Mega tak lagi merasa cocok dengan SBY sehingga Menkopolkam sempat di-non job-kan. Walaupun menuai pro-kontra, oleh pihak-pihak terkait, langkah mundur SBY menjadi penting sebagai bahan peringatan kepada elit-elit yang kini tengah menjabat. Arifinto anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera pun dengan besar hati dan atas kesadaran diri beliau mengundurkan diri. Ia kedapatan telah menonton video porno ketika sedang berlangsungnya rapat DPR. Yahya Zainal anggota DPR dari Fraksi Golkar juga demikian, setelah kasus video pornonya bersama penyanyi dangdut Maria Eva tersebar ke publik,Ia pun melalui Ketua DPR pada saat itu Agung Laksono, menegaskan pengunduran dirinya. Suharso Monoarfa, yang menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat, mengundurkan diri karena alasan yang bersifat pribadi.
Namun saat ini yang ada juga pejabat dan menteri yang namanya telah disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi, tidaklah mereka  mengundurkan diri. Diantaranya adalah Muhaimin Iskandar ,Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Andi Malarangeng, Menteri Pemuda dan Olahraga. Muhamimin Iskandar namanya disebut-sebut oleh bawahannya terlibat dalam kasus korupsi proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi. Andi Malarangeng namanya juga disebut-sebut terlibat kasus korupsi wisma atlet, Palembang. Walaupun mereka belum ditentukan bersalah atau tidak oleh pengadilan, namun mereka sampai saat ini belum juga mengundurkan diri. Bahkan dalam reshuffle menteri Kabinet Indonesia bersatu jilid 2,mereka tidak terkena reshuffle oleh presiden.
Melihat berbagai contoh diatas, sebab pengunduran para pejabat dan petinggi negara sangatlah bervariasi. Menurut penulis, apapun penyebabnya dari suatu kemunduran, bahwa budaya mundur tetap harus ada, dan harus dimiliki oleh para pejabat. Hal ini merupakan sebagai suatu bentuk  pelajaran yang berharga bagi dirinya dan pemimpin lainnya dalam menjalankan kepemimpinannya. Budaya mundur haruslah dimiliki para pemimpin di negeri ini, yang apabila dalam menjalankan tugas dan kepemimpinan banyak target yang tidak tercapai, banyak kesalahan dan lamban dalam mengambil kebijakan,kurang cakap dalam memimpin. Namun yang paling penting budaya mundur harus dilakukan apabila pemimpin yang bersangkutan terkait maupun memiliki kasus pidana tertentu, terlepas apakah dalam kasus tersebut Hakim belum memutuskan bersalah.
Sangatlah penting, bagi seorang pejabat atau pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya haruslah benar-benar bersih dari sangkutan kasus hukum. Hal ini dilakukan agar dalam menjalankan tugasnya tidak terganggu oleh pemeriksaan  kasus hukumnya serta menjaga kewibawaan dirinya sebagai pejabat negara. Bukan hanya itu saja, para pejabat dan petinggi negara haruslah dapat menjaga sikap dan perilakunya daripada hal-hal yang tercela dan tidak patuh di contoh oleh rakyatnya. Untuk itulah betapa pentingnya budaya mundur harus dikedepannkan bagi para pejabat, kepala,dan petinggi negara agar dalam menjalankan tugas dan kewajiban lebih bersungguh-sungguh, cakap, serta lebih termotivasi untuk memberikan hasil kinerja yang memuaskan. Tidak perlu merasa sungkan, terhina,terkucil dengan mengundurkan diri. Bahkan mungkin langkah mundur akan mendapat apresiasi yang positif dari rakyat apabila dilakukan secara legowo, dan lapang dada.
