Pada hari Senin tanggal 07 November 2022, Webinar Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL) Series #15 dengan mengangkat tema “Jokowi Second Term Government From A Coalition Of Politics Parties Toward A Political Elite Oligharcy".
Diskusi tersebut dihadiri banyak para anggota dari Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL), Para dosen dari Program Studi Ilmu Politik. Acara ini di moderatori oleh Ibu Dr.Lusi Andriyani, M.Si, yang merupakan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari  Universitas Muhammadiyah Jakarta, Narasumber Bapak Dr.Asep Setiawan, MA selaku Dosen Strata 1 dan Magister dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan di pandu oleh Dian Ariyani Surya Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Diskusi politik kali ini dihadiri oleh banyak pihak seperti Ketua Uum APSIPOL Dr.Iding Rosyidin, M.Si, Sekretaris Umum APSIPOL Moh Aris Munandar, S.Sos, M.M, Darsono, PhD, Warjo, PhD, Zulhilmi, S.IP., M.H.I, dan para Mahasiswa-Mahasiswi Program Studi Ilmu Politik se Indonesia.
Dalam diskusi tersebut banyak pertanyaan diantaranya dari Bapak Darsono yang bertanya terkait Koalisi parpol pasca-reformasi di negeri ini memang sangat cair, mudah berubah, keluar masuk koalisi dengan mudah. Ini tampaknya karena koalisi tidak didasarkan platform ideologis, melainkan pragmatis saja. Akhirnya, elit politik saja yang mengambil peran dalam koalisi, tak ada koalisi parpol, yang ada adalah koalisi elite parpol. Koalisi elite parpol ya sama saja dengan oligarki politik. Dari bapak Dosen Frederik Fernandez yang menanyakan Mengapa pendekatan elitis demikian dominan dalam kehidupan politik kita? mengapa pendekatan elitis paling mudah diterapkan?
Bapak Giri Harto Wiratomo Menanyakan bagaimana ambaran politik masa depan akan masih sama elit politik yang akan lebih berperan, sementara kelompok reformis melemah. Politik kewarganegaraan mengarah kepada hidupnya politik identitas. Negara demokrasi menjadi soft state, yang menyebabkan hak kewarganegaraan pada akhirnya patrikularistik melindungi hak kewarganegaraan mereka, semisal ajeg Bali, kasus Aceh, Maluku, dan papua.
Memang di era sekarang ini banyak sekali pertanyaan besar tetang bagaimana cara merawat Demokrasi agar tidak dimakan oleh Oligarki seperti yang dapat kita lihat bahwa sejumlah elite politik banyak sekali yang memperlihatkan maneuver politiknya banyak sekali yang berebut kursi.
