Penyerangan berupa kericuhan dan penjarahan yang diarahkan ke kediaman pribadi anggota legislatif (DPR) harus dipandang sebagai krisis sosial-politik yang parah, alih-alih hanya dikategorikan sebagai tindak kriminalitas semata. Peristiwa ini merupakan indikasi eksplisit yang maksudnya adalah mengungkapkan pernyataan secara langsung dan jelas tanpa ada yang disembunyikan dengan ini semakin lebarnya jurang pemisah dan ketegangan antara rakyat yang merasa aspirasinya diabaikan dengan para wakilnya di parlemen.
Penyebab utama insiden kekerasan ini umumnya berasal dari ketidakpuasan masa yang terpendam dipicu oleh kebijakan publik yang dianggap merugikan atau praktik anggota dewan yang dipertanyakan integritasnya, seperti pamer kemewahan yang kontras dengan kesulitan hidup rakyat, semua faktor tersebut berkontribusi pada merosotnya legitimasi institusi politik di mata masyarakat. Konsekuensi dari aksi anarkis ini pun meluas, tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban sosial, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap fondasi kepercayaan publik terhadap negara dan sistem demokrasi. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk mengungkap tidak hanya rincian kejadian, namun terutama untuk menemukan dan mengatasi persoalan struktural yang menjadi pemicu, demi merancang intervensi yang tepat guna menjamin penegakan hukum dan memulihkan kesehatan demokrasi di Indonesia.
Kericuhan dipicu oleh trigger tertentu, seperti penolakan terhadap undang-undang kontroversial, pernyataan provokatif dari pejabat, atau akumulasi kekecewaan terhadap kinerja DPR. Massa yang awalnya berdemonstrasi di lokasi strategis, bergerak tak terkendali menuju kediaman atau properti Anggota DPR.
Aksi yang dimulai dengan pelemparan batu atau perusakan pagar, dengan cepat bertransformasi menjadi tindakan kriminal penjarahan. Para pelaku mengambil barang berharga, aset elektronik, hingga merusak infrastruktur rumah. Intervensi aparat keamanan sering kali terlambat atau tidak efektif dalam menghadapi volume massa yang anarkis.
Pihak atau partisipan aktor yang terlibat dalam insiden penjarahan ini terdiri dari aktor proten murni yang berisikan kelompok masyarakat, mahasiswa, ataupun buruh yang datang dengan tuntutan politik yang sah. Selain itu juga ada provoktor seorang individu atau kelompok yang sengaja menyusup dan memicu kerusuhan dan kericuhan untuk mengalihkan tujuan protes demontrasi atau menciptakan kerusuhan.
Presiden Prabowo menemui seluruh ketua umum Parpol di Istana.
Presiden Prabowo menegaskan, para ketua umum parpol telah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya di parlemen yang melakukan kekeliruan, dengan pencabutan keanggotaan hingga pencabutan sejumlah kebijakan termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru.
Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI.
Spekulasi yang lahir dari kejanggalan aksi Penjarahan terhadap rumah-rumah pejabat, pembakaran halte, sampai penggunaan bom molotov, merupakan kejanggalan dalam aksi. Dari kejanggalan kemudian muncul berbagai macam spekulasi di media sosial. Kejanggalan yang kentara, misalnya, penjarahan dua kali di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro, tanpa ada pengamanan berarti dan ketika figur sekelas Sri Mulyani bisa dijarah tanpa perlindungan, spekulasi soal siapa yang mengatur, siapa yang membiarkan, dan siapa yang diuntungkan jadi tak terhindarkan.
Pola kerusuhan dan penjarahan bukan hal baru, kata Virdika. Pada Mei 1998, kerusuhan terjadi setelah muncul kelompok tak dikenal bergerak di luar tuntutan masyarakat. Tujuannya bisa macam-macam. Bisa untuk menciptakan alasan intervensi, bisa untuk mendiskreditkan gerakan sipil, bisa juga untuk membuka ruang bagi aktor-aktor yang selama ini berada di pinggir kekuasaan.