Ideologi Pancasila dalam Kapitalisme

Ideologi pancasila (kapitalisme)

Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, PhD., Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, menjelaskan ideologi penting untuk alat pemersatu seluruh perubahan yang ingin dilaksanakan ketika ingin membangun negara. Indonesia dengan keberagaman suku dan budayanya, dengan pembangunan dan kebutuhan setiap daerah yang berbeda-beda, disatukan oleh ideologi bangsa yang dijadikan dasar acuannya.

 menurut Faisal Basri, Ekonom Indonesia, ideologi dapat diartikan sebagai nilai yang disepakati oleh penduduknya. 

Menurut saya,  setiap masyarakat mempunyai atau menganut sistem nilai tertentu. dalam perekonomian negara, manusia juga membutuhkan suatu keuntungan yang sangatbesar nilainya. 

ideologi disepakati oleh seluruh anggota masyarakat Bangsa Indonesia kemudian mencapai kemerdekaan dan disatukan oleh suatu sistem nilai atau falsafah dasar yang menjadi ideologi bangsa yaitu Pancasila. inj menjadi pandangan dan pegangan hidup bagi bangsa, sekaligus sebagai moral kehidupan bangsa, menjadi ideologi yang menjiwai peri kehidupan bangsa di bidang sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, pertahanan, dan keamanan.

 Ketika moralitas teori ekonomi Smith adalah kebebasan (liberalismye) dan moralitas teori ekonomi Marx adalah diktator mayoritas (oleh kaum proletar), maka moralitas Ekonomi Pancasila mencakup ajaran-ajaran Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial .

  Ideologi Pancasila bukanlah sesuatu yang mengeras dan mengikuti suatu paham tertentu seperti sosialisme, kapitalisme, dan sebagainya. Indonesia memiliki banyak sekali daerah yang membuat kebutuhan pembangunan setiap daerah berbeda-beda dengan landasan serta visi dan misi yang berbeda. Ideologi Pancasila hanya menjadi pemandu dan pemersatu dari perbedaan yang ada agar landasan dasar dari setiap pembangunan tetap berorientasi pada lima nilai sila Pancasila dari setiap daerah.

Jadi, Dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, terdapat perizinan bagi perusahaan untuk menanamkan modal miliknya di dalam pasar modal atau bursa efek sehingga modal yang ditanamkannya akan balik keuntungannya menjadi lebih besar dibanding sebelumnya. Setelah itu, kepemilikan modal yang telah menjadi hak milik pribadi, tidak dapat diganggu gugat. Artinya, kegiatan tersebut dapat disebut sebagai penerapan Sistem Ekonomi Kapitalis dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Faisal Basri menjelaskan bahwa perusahaan minyak seperti Pertamina adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu harga minyak dan gas yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh negara dengan tujuan menjaga harga tetap terjangkau oleh masyarakat luas, sehingga kestabilan ekonomi dapat tercipta. Secara tidak langsung, kegiatan tersebut dapat digolongkan sebagai penerapan Sistem Ekonomi Sosialis, dengan produksi dan distribusi tentang jumlah barang dan harga ditentukan oleh negara, dalam Sistem Ekonomi Pancasila.