Dhimas Andianto
Dhimas Andianto Mahasiswa

A Fatboy who is a Wheel-to-Wheel Argy Bargy Enthusiast and a Food Preacher. Soon to be a Mechanical Engineer ?

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi Artikel Utama

Menilik Penghapusan Pajak Sepeda Motor ala PKS

23 November 2018   07:00 Diperbarui: 27 November 2018   10:51 2035 7 6
Menilik Penghapusan Pajak Sepeda Motor ala PKS
Kemacetan di Jakarta (Sumber: viva.co.id)

Kemarin saya seperti biasa mengisi waktu istirahat dari jam perkuliahan dengan berselancar di internet melalui berbagai platform media sosial, Twitter dan Instagram. Salah satu yang sangat menarik perhatian saya adalah ketika melihat tweet dari akun Twitter resmi DPP Partai Keadilan Sejahtera (@PKSejahtera) yang mempublikasikan gagasan program kampanye terbaru mereka dalam infografis. Saya cukup kaget melihatnya.

Kekagetan saya lantaran gagasan yang dipublikasikan adalah berupa penghapusan pajak terhadap sepeda motor serta pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) selama seumur hidup, seperti halnya e-KTP.

Mengapa saya kaget? Karena pada saat saya seperti membaca gagasan yang luar biasa absurd. Sangat absurd. Seakan partai Kabah ini ingin mengajak bangsa Indonesia untuk "menari" dengan gerakan moonwalk ala Michael Jackson.

Kata "menari" yang saya maksud berarti berpikir, berangan-angan, berwacana. Mengapa gerakannya adalah moonwalk? Karena kita "diajak" untuk berpikir seolah-olah pemikiran ini adalah bentuk langkah ke depan namun sebenarnya bergerak ke arah sebaliknya.

But, it was only my initial reaction.

Saya tidak ingin melihat isu ini hanya dari penilaian kualitatif melalui perspektif saya saja. Saya merasa perlu menggali isu ini lebih dalam lagi.

Tapi saya hanya akan bahas mengenai wacana penghapusan pajak sepeda motor saja karena yang satu ini benar-benar bikin saya gatel. Saya akan membahas tiap butir alasan untuk mendukung jalannya gagasan ini menurut PKS.

Infografis Program Kampanye 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (Sumber: Akun Twitter @PKSejahtera)
Infografis Program Kampanye 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (Sumber: Akun Twitter @PKSejahtera)
Mengurangi beban hidup rakyat banyak.
Saya langsung membuka dompet dan mengeluarkan STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc Tahun 2015 yang saya miliki. Motor yang menurut saya cukup umum digunakan oleh masyarakat.

Tertera bahwa nilai total pajak yang harus saya bayar setiap tahun adalah Rp. 347.500,00. Memang angka yang cukup besar ternyata ya. 

Eh tapi kali ini saya jadi penasaran, sebenarnya pajak sebanyak itu mahal apa nggak ya? Atau lebih tepatnya jadi "beban hidup" untuk rakyat banyak atau tidak ya seperti yang dikatakan oleh PKS?

Ternyata kalau dihitung kembali pengeluaran pajak sepeda motor saya sama sekali tidak berat lho karena setiap harinya pajak yang saya harus bayar tidak sampai 1.000 rupiah per hari.

Menurut hemat saya nilai pajak sepeda motor tersebut sama sekali tidak menjadi beban hidup pemilik sepeda motor.

Analoginya, ketika keluar dari minimarket sudah ditunggu tukang parkir yang mengharap koin se-ribuan atau selembar dua ribuan saja kita jarang protes, kok, masak bayar pajak ngga sampai 1 000 rupiah per hari saja protes. Apalagi sudah mampu beli sepeda motor yang harganya jutaan rupiah.

Mengurangi kerepotan, kerumitan, dan waktu produktif yang hilang.
Ah kalau alasannya cuma kaya gitu ngga seru, ah. Pembayaran pajak yang bikin repot bukan berarti solusinya pajaknya dihapus. Kalau gini kan kesannya seperti mau ambil cara yang gampang saja.

Mestinya, sistem birokrasi yang dibenerin biar masyarakat yang mau bayar pajak nggak repot. Apalagi sekarang juga sudah ada SAMSAT Online dan SAMSAT Keliling yang semakin memudahkan masyarakat untuk bayar pajak kendaraan bermotor.

So, menurut saya butir argumen ini tidak kuat.

Sepeda Motor adalah alat produksi masyarakat, baik di desa maupun kota.
Sejujurnya saya bingung kenapa kalimat ini dipakai sebagai salah satu butir alasan untuk mendukung wacana. Karena tidak ada hablum-nya (baca: tidak nyambung) dengan wacana terkait. Sehingga tidak akan saya bahas lebih lanjut.

Penghapusan pajak ini tidak akan mengganggu keuangan daerah secara signifikan.
Pada butir ini yang menurut saya kesalahan berpikir yang fatal terjadi. Saya membaca pernyataan Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf yang mengatakan bahwasanya uang hasil pajak sepeda motor tidak akan mengganggu APBD provinsi, yang mana "hanya" menyumbang 7 sampai 8 persen dari total APBD.

Memang secara besaran angka tidak signifikan, tetapi semua pengendara sepeda motor juga ikut memanfaatkan jalan yang dibangun dan dirawat menggunakan APBD.

Apa iya nanti para pengendara sepeda motor tidak ikut "menanggung" biaya membangun jalan? Apa iya nanti dibebankan semua pada kendaraan roda empat atau lebih? Justru di sini adalah bentuk ketidakadilan yang sesungguhnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2