Dari sisi pemerintah:
- Penggalian potensi perpajakan yang kurang maksimal dan optimal.
- Cara-cara penghindaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi tidak cepat terdeteksi.
- Ketidakstabilan dalam penegakan pajak karena kebijakan yang berubah dengan cepat.
Tentu tidak semua perusahaan di Indonesia melakukan kegiatan seperti ini. Masih banyak pelaku usaha dan perusahaan yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, sekecil apapun proses penghindaran pajak tersebut, pada umumnya akan berdampak merugikan bagi negara Indonesia. Efek yang paling nyata adalah berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.
Pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan penghindaran pajak pasti akan menghadapi sanksi, baik secara administratif maupun pidana. Dalam beberapa kasus besar, penghindaran pajak dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan korupsi pajak atau fraud, yang tentu saja ancaman hukuman pidana siap menanti bagi pelaku yang tertangkap.
Adapun cara-cara untuk mencegah Wajib Pajak melakukan tax avoidance, antara lain dapat berupa:
- Pemeriksaan Pajak (Tax Audit)
- Pemeriksaan atau audit pajak dilakukan oleh petugas untuk menyelidiki dan mengawasi setiap Wajib Pajak.
- Integrasi Sistem Informasi
- Pencegahan ini berupa dialog dan pertukaran pandangan antara wajib pajak dan pegawai pajak yang harus diadakan melalui berbagai sarana yang tersedia.
- Administrasi Pajak
- Cara pencegahan dalam artian sebagai prosedur meliputi tahap-tahap pendaftaran, penetapan, dan penagihan Wajib Pajak.
- Penegakan Hukum Pajak (Tax Law Enforcement)
- Cara pencegahan ini pada hakikatnya terkait dengan penegakan hukum pajak atau serta tingginya tarif pajak, rasa keadilan yang tak terpenuhi dan pemanfaatan dana pajak.
kendati demikian, masih saja ditemui adanya pelanggaran yang dilakukan dengan memanfaatkan celah yang masih terbuka. Harus diakui, perlu kecermatan dan ketelitian luar biasa untuk mencari celah ini. Semakin banyak kasus tax avoidance yang terungkap, maka upaya pemerintah dalam membuat aturan semakin ketat juga akan semakin baik.
Kasus-kasus yang terbongkar telah memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melihat kelemahan-kelemahan yang dapat dimanfaatkan dan segera ditutup. Pemberian fasilitas perpajakan bagi wajib pajak tertentu juga bisa dikatakan menjadi salah satu celahnya. Sepanjang hak fasilitas pajak yang dinikmati tidak menyalahi aturan dan batasan yang telah ditetapkan pemerintah.
Kesimpulan :
Dapat disimpulkan bahwa meskipun secara harfiah tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa tax avoidance adalah praktik yang tidak dapat diterima. Hal ini karena tax avoidance memiliki efek langsung pada basis pajak, yang mengakibatkan pengurangan penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.
Oleh sebab itu, tax avoidance dicirikan dengan penyelundupan hukum karna berada di wilayah abu-abu, yang terletak di antara kepatuhan pajak dan penghindaran pajak.
Adapun cara-cara untuk mencegah Wajib Pajak melakukan tax avoidance, antara lain dapat berupa: Pemeriksaan Pajak (Tax Audit), Integrasi Sistem Informasi, Administrasi Pajak, Penegakan Hukum Pajak (Tax Law Enforcement).
