Namun, faktanya realita kehidupan bernegara di Indonesia menunjukkan hukum terus mengikuti arus politik. Politik menjadi faktor dominan dalam pembangunan hukum yang akan terus berkembang sesuai dengan 'cetak-biru'nya. (sumber: https://suarakarya.co.id/catatan-akhir-tahun-politik-faktor-dominan-dalam-pembangunan-hukum/10367/). Kita merasakan politik menjadi platform utama dalam setiap pengambilan kebijakan dan penyelesaian permasalahan.
Sistem demokrasi yang berlaku di negeri ini memang menjadikan politik dan partai politik sebagai sumber rekruitmen pemimpin negara. Karenanya, masyarakat terus berharap akan politik yang bersih, yang menjadi kendaraan rakyat untuk mencapai kesejahteraan, bukan dipakai oleh insan politik sekedar untuk melanggengkan kekuasaan.
Publik bersedia berpartisipasi dalam kontestasi politik, baik pemilu maupun pilkada dengan harapan memberi manfaat positif dalam kehidupan. Kesejahteraan yang diharapkan dengan kemudahan memperoleh penghidupan. Pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang mudah dan murah. Kesenjangan sosial yang bisa diminimalisir dengan memberikan akses perlindungan bagi kelompok masyarakat miskin dan lemah.
Ketidakpercayaan terhadap politik akan paripurna jika pemimpin eksekutif dan legislatif yang terpilih tidak mampu menyejahterakan rakyat dan hanya membela kepentingan pemodal. Politik bukan lagi ruang bagi rakyat memperjuangkan kedaulatannya. Politik menjadi panggung tempat kapital beradu demi kekuasaan. Kita tidak lagi menyaksikan kesederhanaan dalam politik. Politik menjelma industri baru bernilai ratusan miliar rupiah. Politik tak lebih dari perayaan kaum berpunya, bukan lagi persembahan untuk mereka yang papa. (sumber: http://www.polmarkindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5546)
Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) bersama Good News From Indonesia (GNFI) tentang optimisme generasi muda patut menjadi renungan saat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kalangan muda yang terdiri dari generasi milenial dan Gen-Z sangat prihatin dengan kondisi politik dan hukum di tanah air.
Laporan Survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia yang dirilis GNFI (15/8/2021) menyebut hanya 28,1 persen optimisme kaum muda terhadap politik dan hukum. Kondisi ini berbanding terbalik dengan optimisme yang tinggi generasi muda terhadap sektor pendidikan dan kebudayaan (83,9%), kebutuhan dasar (75,1%), ekonomi dan kesehatan (64,5%) dan kehidupan sosial (50,5%).
Kalangan generasi muda bahkan memiliki optimisme yang rendah terhadap tiga indikator di bidang politik dan hukum, yaitu; penegakan hukum semakin tidak diskriminatif di masa depan (31,5%), Indonesia mampu menerapkan pemerintahan yang bersih, baik dan transaparan di masa depan (31%) dan korupsi di Indonesia semakin rendah di masa depan (30,8%).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Kaum milenial yang lahir pada kurun waktu 1981-1996 sebanyak 25,87 persen dan generasi z yang lahir antara 1997 dan 2012 sebanyak 27,94 persen. Generasi post gen z yang lahir tahun 2013 dan seterusnya sebanyak 10,88 persen.
Lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah generasi muda yang akan meneruskan estafet perjalanan bangsa di masa depan. Mereka membutuhkan keteladanan mulia para pemimpin dalam berpolitik dan penegakan hukum. Kaum muda harus diberi pendidikan politik yang memadai sehingga menyadari pentingya peran politik dalam merumuskan kebijakan publik yang pro rakyat.
Kesepakatan para pendiri bangsa menjadikan Indonesia sebagai negara hukum harus dibuktikan dengan perilaku elit politik yang santun dan beradab. Generasi muda memerlukan teladan politik kebajikan (phronesis) yang bersumber dari hati nurani dan kepatuhan menjalankan nilai-nilai dasar negara. Hanya dengan cara itu kita mengisi kemerdekaan agar mampu menghantarkan Indonesia tumbuh dan tangguh. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Aamiin. []
