Ironi Aksesibilitas di Sekolah Inklusif

Dewi Nur Rahmawati dan Iyan Sofyan

(Mahasiswa dan Dosen PG PAUD UAD)

           

Anak merupakan titipan dari Allah SWT yang menjadi karunia bagi orang tua, sehingga harus dijaga, dibimbing, dan diberikan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Salah satu yang menjadi hak penting bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah mendapatkan Pendidikan. ABK adalah anak yang memiliki suatu kondisi khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Pendidikan di sekolah juga perlu memperhatikan kenyamanan bagi setiap anak, ini menjadi salah satu langkah untuk memberikan ruang aman bagi peserta didik. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) per Desember 2022, sejumlah 40.928 sekolah melaksanakan Pendidikan inklusif dengan jumlah 135.946 peserta didik berkebutuhan khusus (Kompasiana, 2024). Disahkannya UU No. 8 Tahun 2016 Pasal Ayat (1) bahwa penyandang disabilitas memiliki Pendidikan. Masalah utama yang sering muncul adalah keterbatasan sarana dan prasarana, baik dari segi infrastruktur, alat bantu pembelajaran, maupun anggaran.

Aksesibilitas sekolah yang inklusi mencakup seluruh akses terhadap layanan Pendidikan yang setara bagi semua peserta didik. Termasuk ABK juga dapat berpartisipasi penuh dalam Pendidikan yang inklusif. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu kendala, belum terpenuhinya fasilitas fisik yang mendukung mobilitas ABK. Sekolah yang tidak ramah disabilitas akan membuat peserta didik ABK mengalami kesulitan untuk menjalani aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah. Selain itu masih banyak tenaga pendidik yang merasa kurang siap karena tidak semua memiliki pelatihan untuk mengajar di sekolah inklusif. Stigma sosial terhadap ABK juga masih menjadi hambatan, (kompasiana, 2024). Masyarakat masih kerap mengurangi interkasi dengan ABK dan mengkaitkan dengan citra negatif, seperti dianggap tidak mampu, padahal setiap anak membawa keunikan dan keahliannya masing-masing.

Sehingga langkah pertama yang dapat dilaksanakan khususnya oleh pemerintah adalah memberikan aksesibilitas di sekolah inklusif dengan rancangan yang memperhatikan ABK. Akses fisik seperti, ramp dan lift agar memudahkan pengguna kursi roda, rancang toilet untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dengan memberi ruang yang cukup dan pegangan tangan. Solusi kedua penataan ruang kelas di sekolah inklusif, yaitu pastikan jalur akses ke semua area sekolah tidak memiliki rintangan, ukuran meja dan kursi juga dapat disesuaikan.

Solusi ketiga, yang dapat dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan alat bantu pembelajaran di sekolah, misalnya anak tunanetra, sediakan buku dengan huruf yang timbul, bisa dibaca dengan sentuhan jari atau disebut dengan buku braille. Anak dengan hambatan pendengaran, sekolah dapat menyediakan alat bantu dengar untuk memperkuat suara di sekitarnya. Menyediakan alat tulis adaptif seperti pena khusus untuk membantu anak yang memiliki hambatan fisik dengan gangguan koordinasi tangan, supaya dapat memudahkan saat menulis. Mememuhi aksesibilitas di sekolah inklusi juga memerlukan anggaran, oleh karna itu langkah yang dapat diambil oleh sekolah adalah menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mendapatkan tambahan pendanaan. Pemerintah juga memastikan pengalokasikan anggaran dengan pengawasan.

Ketersediaan alat bantu belajar, infrastruktur yang ramah bagi ABK, memudahlan akses dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah inklusif. Pelatihan guru untuk menghadapi ABK di sekolah dapat ditingkatkan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa ABK juga memiliki hak, potensi, dan perasaan yang sama dengan anak pada umumnya. Aksesibiltas di sekolah inklusif tidak dapat dicapai dengan satu langkah saja, namun diperlukan beberapa pihak yang terkait. Sehingga bersinergi dalam mewujudkan sekolah di Indonesia menjadi sekolah inklusif dapat dimaksimalkan demi mencetak generasi yang unggul. Aksesibilitas di sekolah inklusif bukanlah fasilitas tambahan, tetapi hak dasar bagi setiap anak.