Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan social.
Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu: Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Serta Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.
Demokrasi merupakan wujud kebersamaan dalam Negara juga merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga Negara karena system kekuasaan yang berlaku adalah : “Res publica” dari,oleh ,dan untuk rakyat .Demokrasi Konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yangdipilih Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, dan berserikat.
Demokrasi sebagai produk peradaban Yunani kuno dianggap sebagai sistem ideal, walaupun pada kenyataannya jauh dari kata ideal. Fakta menunjukan kegagalan demokrasi menciptakan kemajuan dan kesejahteraan umum. Alih-alih menciptakan kemajuan , demokrasi justru menimbulkan berbagai korupsi yang akhirnya menimpa kemunduran.
Demokrasi yang dianggap sebagai prasyarat terciptanya kesejahteraan umum, ternyata lebih cenderung menciptakan kemiskinan pada rakyat. Demokrasi di dalam semua bentuk dan variasinya bukanlah jalan menuju kemakmuran. Tetapi justru sebaliknya, demokrasilah yang menguras habis kemakmuran .
Kondisi keuangan dan perekonomian negara indonesia yang pada akhirnya terpaksa mengambil utang luar negri dan membayar cicilannya dengan pajak. Jika utang negara semakin besar, maka pajak akan semakin tinggi dan dapatkah rakyat umum hidup layak dalam negara yang memaksakan pajak ?
Demokrasi dan pemilu di Indonesia. Untuk menyelenggarakan pesta demokrasi pemerintah harus menyediakan uang triliunan rupiah. Belum juga termasuk pilkada di daerah-daerah. Kondisi seperti ini juga yang memungkinkan utang negara bertambah. Akhirnya jalan pintas pun ditempuh dengan obral aset dan menjual BUMN lagi.