Pada konferensi pers bencana 31 Juli 2019, Tada Naoto, ahli bencana dari JICA menjelaskan langkah-langkah Jepang untuk melakukan mitigasi bencana.
Dia menjelaskan, bahwa setelah tsunami yang melanda wilayah Jepang pada tahun 2011, negeri itu memetik pelajaran berharga. Hal ini terjadi karena tsunami yang terjadi saat itu melampaui perkiraan, sehingga banyak infrastruktur yang dibangun untuk menahan gelombang tidak berhasil.
Sebagai negara yang juga rawan bencana, sudah selayaknya kita pun belajar bagaimana Jepang bangkit kembali pascabencana.
Langkah pertama yang dilakukan menurut Tada adalah dengan mengidentifikasi bencana. Apa jenis bencana yang berisiko terjadi di suatu wilayah.
Selanjutnya dengan membuat perkiraan atau estimasi ancaman bencana. Perkiraan ini berkaitan dengan bencananya. Ternyata, tinggi ancaman tsunami yang mungkin melanda pantai-pantai di Jepang adalah 34 meter. Perkiraan juga dilakukan pada jumlah penduduk yang munfkom terdampak, yaitu sekitar 132 ribu jiwa.
Langkah kedua adalah dengan melakukan mitigasi baik struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural misalnya melalui berbagai pembangunan, seperti rumah tahan gempa, tanggul pantai dan infrastruktur lainnya. Non-struktural misalnya melalui pendidikan, kampanye, dan lainnya.
Setelah itu, informasi mengenai risiko bencana dan upaya mitigasinya ditayangkan di berbagai media. Secara detail, pemberitaan media berisi skenario terburuk yang mungkin terjadi karena satu jenis bencana dan bagaimana upaya mitigasinya. Dari berbagai pemberitaan ini, masyarakat diharapkan tidak panik berlebihan. Namun, tujuannya lebih kepada membuka pola pikir dan menambah pengetahuan masyarakat.
Dengan demikian, langkah yang dilakukan Jepang adalah melakukan berbagai upaya pencegahan. Kendati kejadian gempa dan tsunami masih belum bisa diprediksi, tetapi warga secara sukarela meningkatkan kewaspadaannya.
Secara singkat, seluruh pihak terkait (stakeholders) bersatu padu mencari cara bagaimana mengantisipasi bencana. Jal ini terutama dilakukan untuk mempersiapkan warga dalam menghadapi bencana.
Lebih lanjut Tada menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan untuk menanggulangi bencana.
Pertama, berdasarkan estimasi skenario terburuk bencana disusunlah undang-undang kebencanaan baru. Di dalamnya berisi target pengurangan korban himgga 80% dalam sepuluh tahun.
Selain itu, ada pula ketentuan mengenai infrastruktur, bangunan, pendidikan, dan perencanaan
penanggulangan bencana di masing-masing kota.
Guna melakukan hal itu, maka diperlukan dukungan dari media. Peran media adalah untuk mendukung dan membangun pikiran positif masyarakat melalui literasi kebancanaan secara terus menerus.
Dibutuhkan juga peran dari para influencer. Tujuannya adalah untuk membantu mereka yang tidak mengerti, menyebarkan pengetahuan agar segera melakukan evakuasi setelah goncangan, dan juga melakukan evakuasi lebih cepat.
Kedua, dilakukan program untuk mengubah perilaku penduduk. Hal ini dilakukan dengan pendidikan kebencanaan kepada anak sekolah dan warga mengenai rumah tahan gempa. Sementara untuk bangunan, dilakukan relokasi terhadap balai kota dan pusat penyelamatan ke tempat yang lebih tinggi. Upaya ini masih dilengkapi dengan pembangunan menara evakuasi.
Ketiga, dilakukan pendataan penduduk secara lebih baik. Setiap keluarga memiliki kartu yang berisi informasi anggota keluarga, anggota keluarga dengan disabilitas, hingga lokasi evakuasi jika terjadi bencana.
Upaya tersebut dilakukan untuk mempermudah seandainya evakuasi setelah terjadinya bencana perlu dilakukan. Karena itu, informasi mengenai jalur evakuasi, proses pengumpulan di balai kota, dan pengetahuan mengenai kondisi juga dicantumkan dalam kartu tersebut. Dengan kartu tersebut, maka rencana kontijensi dan evakuasi juga dapat dilakukan.
Demikian sedikit catatan dari paparan Tada mengenai upaya Jepang untuk melakukan mitigasi bencana.
