Myanmar merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang telah merdeka pada tanggal 04 Januari 1948. Saat ini, negara Myanmar memiliki sistem pemerintahan presidensial dan menganut bentuk pemerintahan republik dimana Min Aung Hlaing sebagai Perdana Menteri Myanmar dan Myint Swe sebagai presiden.
Dalam hal tersebut, Myanmar memiliki perdana Menteri yang bertugas sebagai kepala pemerintahan untuk mengalokasikan jabatan anggota kabinetnya, baik memilih seorang pejabat untuk diangkatkan sebagai seorang menteri maupun memberhentikan seseorang dari jabatan menterinya. Sedangkan presiden di Myanmar yang menduduki posisi sebagai kepala negara memiliki tugas untuk mengatur segala sesuatu hal yang berkaitan di dalam negaranya.
Seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya aspek kebutuhan negara dalam memakmurkan rakyatnya dan memajukan negerinya masing–masing, Myanmar berusaha untuk mengekspansikan eksistensinya kepada dunia internasional sebagai salah satu cara agar bisa bekerja sama dengan negara–negara lainnya tak terkecuali pada negara maju seperti China.
Pada tahun 1948, hubungan negara Myanmar dengan Amerika Serikat menurun. Hal tersebut disebabkan karena adanya praktik Rice Dumping yang dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana pemerintah AS menjual beras yang diproduksinya dengan harga yang rendah untuk diperdagangkan ekspor ke luar negeri. Tetapi, nilai harga umum yang dijual di dalam negerinya Amerika maupun di dalam negari lainnya lebih tinggi dibandingkan nilai harga jual ekspornya.
Sehingga hal tersebut membuat Amerika menjadi lebih untung dan mengalami peningkatan jumlah penjualannya. Myanmar sebagai salah satu pengekspor beras terbesar, melihat hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Alhasil, Myanmar bekerja sama dengan China dalam aspek keamanan militernya.
Namun terlepas dari menurunnya hubungan Mynamar dengan Amerika Serikat saat itu, Myanmar tetap memiliki hubungan yang erat dengan Amerika di mana pada tahun 2020 pemerintahan Amerika Serikat memberikan bantuan dana sebesar enam puluh sembilan juta dollar kepada pemerintah Myanmar. Hal tersebut dilakukan oleh salah satu lembaga pemerintah di AS bernama United Stated Agency for International Development sebagai bagian dari program bilateral antara Myanmar dengan Amerika Serikat.
Salah satu kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Myanmar hingga saat ini yaitu Gerakan Non-blok yang mana pihak Myanmar tidak memihak di blok timur maupun di blok barat. Petinggi negara di Myanmar tidak ingin dampak terburuk terjadi pada negaranya sebab jika Myanmar bergabung dalam salah satu dari blok barat atau blok timur, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Myanmar akan mengalami peperangan antar blok dan tidak dapat melangsungkan hubungan bilateral atau multilateral dengan negara yang berada pada blok lawan.
Walaupun Myanmar tidak berpihak pada blok timur maupun blok barat, keputusan terhadap Gerakan non-blok yang diambil oleh Myanmar merupakan pilihan yang sangat bijak dan tepat bagi negaranya. Karena Myanmar tidak ingin beraliansi pada salah satu pihak tertentu dan Myanmar ingin agar hubungan kerja sama antar negara dapat dilaksanakan secara bebas tanpa adanya keterbatasan dari pihak-pihak tertentu.
Pada tahun 1997, Myanmar secara resmi bergabung dalam organisasi internasional ASEAN (Association of South East Asian Nations) sebagai salah satu bentuk untuk mengembangkan politk luar negeri Myanmar terhadap negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dengan bergabungnya Myanmar ke ASEAN, hubungan antar negara di Asia Tenggara dapat dilakukan untuk memenuhi aspek-aspek kebutuhan bagi masing-masing negara seperti kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan hubungan politik antar negara.
Tidak hanya dalam ranah Asia Tenggara saja, Myanmar juga bergabung dalam organisasi internasional lainnya yang diikuti oleh negara berkembang maupun negara maju. Organisasi internasional yang diikuti oleh Myanmar antara lain seperti: PBB pada tahun 1948 di mana Myanmar menjadi negara anggota, forum kerja sama APEC Sub-Committee on Standards and Conformance (SCSC) pada tanggal 19 sampai 24 Agustus 2017, dan Mekong-Ganga Cooperation (MGC) yang didirikan pada tanggal 10 November 2000.
Dengan keaktifan partisipasi Myanmar melalui bentuk kerja samanya terhadap organisasi internasional, Myanmar dapat memperoleh keuntungan dari berbagai macam aspek baik bagi negara Myanmar sendiri maupun dengan negara-negara yang menjalin kerja sama bersama. Keuntungan yang didapat antara lain yaitu dalam segi pertumbuhan ekonominya, pengembangan kebudayaannya, pariwisata, dan lain-lain.
