Konflik Laut Cina Selatan melibatkan sengketa wilayah atas pulau-pulau seperti kepulauan Spratly, Paracel, dan Pratas, dengan klaim dari beberapa negara yang saling tumpang tindih, sehingga menimbulkan ketegangan dan potensi konflik. Negara-negara di kawasan ini berupaya memperluas wilayah lautnya karena alasan ekonomi dan keamanan, sehingga menimbulkan gesekan atas sumber daya alam. Upaya telah dilakukan untuk bernegosiasi dan menandatangani perjanjian seperti Deklarasi Perilaku dan Kode Etik untuk mengelola konflik secara damai dan menghindari eskalasi militer(A. & Rio, 2021). Konflik Laut Cina Selatan mengacu pada sengketa wilayah dan persaingan klaim atas berbagai pulau, terumbu karang, dan perairan di wilayah Laut Cina Selatan. Masalah yang kompleks dan sudah berlangsung lama ini melibatkan banyak negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, semuanya bersaing untuk mendapatkan kendali dan kedaulatan atas berbagai wilayah laut. Konflik tersebut telah menjadi sumber ketegangan dan ketidakstabilan di kawasan, dan berpotensi meningkat menjadi konflik yang lebih besar dengan implikasi geopolitik yang serius.
Konsep kedaulatan di Asia Tenggara, khususnya di ASEAN, merupakan isu yang kompleks dan terus berkembang. Kedaulatan tradisional negara Westphalia merupakan ciri penting di ASEAN, namun hal ini bukan satu-satunya karakteristik kedaulatan di kawasan. Negara-negara anggota ASEAN telah mengembangkan integrasi ekonomi dan kerja sama fungsional di berbagai sektor, yang menunjukkan perpaduan prinsip kedaulatan Westphalia dan antar pemerintah. Kedaulatan pasca-Westphalia belum diartikulasikan dengan jelas di Asia Tenggara, dan banyak yang menolaknya. Gagasan mengenai kedaulatan di kawasan ini mempunyai interpretasi dan tantangan yang berbeda-beda, dengan pandangan yang berbeda-beda mengenai bagaimana negara harus berperilaku sesuai dengan kedaulatan negara dan identitas kolektif (Soesilowati, 2010).
Konsep kedaulatan di ASEAN bersifat kompleks dan beragam, tidak hanya mencakup prinsip-prinsip tradisional Westphalia tetapi juga elemen integrasi ekonomi dan kerja sama fungsional. Meskipun beberapa pihak mungkin menolak gagasan kedaulatan pasca-Westphalia di Asia Tenggara, beragam interpretasi dan tantangan di kawasan ini menyoroti perlunya pemahaman yang berbeda tentang bagaimana negara harus mengarahkan kedaulatan mereka dalam konteks identitas kolektif. Makalah ini akan mengeksplorasi konsep kedaulatan yang berkembang di ASEAN dan implikasinya terhadap tata kelola dan kerja sama regional.
Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan negara-negara lain di kawasan ini mempunyai klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Vietnam dan Filipina telah melakukan lindung nilai terhadap Tiongkok dengan membangun kemampuan militer, menjalin aliansi dengan negara lain, terlibat dalam perdagangan dengan Tiongkok, dan mengembangkan hubungan diplomatik. Filipina telah mengajukan kasus terhadap Tiongkok di Pengadilan Internasional, namun Tiongkok menolak keputusan tersebut. Berbagai negara mempunyai klaim teritorial yang tumpang tindih di wilayah tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan dan perselisihan(Muhammad & Muhammad, 2021). khususnya dengan Tiongkok yang menegaskan dominasinya melalui pembangunan pulau-pulau buatan dan pangkalan militer di perairan yang disengketakan. Amerika Serikat juga terlibat dalam konflik tersebut, melakukan operasi kebebasan navigasi untuk menantang klaim Tiongkok dan mendukung sekutunya di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, situasi di Laut Cina Selatan masih kompleks dan bergejolak, dengan potensi eskalasi lebih lanjut jika upaya diplomasi gagal menyelesaikan perselisihan tersebut.
Konflik Laut Cina Selatan merupakan permasalahan kompleks dan berkepanjangan yang mempunyai implikasi signifikan terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Perairan yang disengketakan ini diklaim oleh banyak negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan negara lain, yang masing-masing menyatakan hak dan kepentingan teritorialnya sendiri. Ketegangan meningkat dalam beberapa tahun terakhir ketika negara-negara ini bersaing untuk menguasai sumber daya alam yang kaya dan jalur maritim strategis di wilayah tersebut. Klaim yang tumpang tindih dan persaingan kepentingan telah menyebabkan konfrontasi, perselisihan diplomatik, dan kekhawatiran mengenai potensi konflik militer di wilayah tersebut. Memahami latar belakang dan dinamika konflik Laut Cina Selatan sangat penting untuk menganalisis implikasi yang lebih luas terhadap tata kelola ASEAN dan regional.
- Keterlibatan kekuatan internasional seperti Amerika dan Jepang
telah semakin memperumit situasi di Laut Cina Selatan. Kedua negara mempunyai kepentingan strategis di kawasan ini dan sangat vokal dalam mendukung negara-negara seperti Vietnam dan Filipina dalam perselisihan mereka dengan Tiongkok. AS, khususnya, telah melakukan operasi kebebasan navigasi di wilayah tersebut untuk menentang klaim Tiongkok dan menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum internasional. AS telah meningkatkan kehadirannya di Laut Cina Selatan untuk menantang klaim Tiongkok, dengan melakukan operasi kebebasan navigasi ( Beatty, dan). Jepang telah meningkatkan kehadirannya di kawasan ini melalui latihan militer bersama dan kemitraan keamanan dengan negara-negara ASEAN, yang bertujuan untuk melawan kebangkitan Tiongkok dan mempertahankan kerja sama aliansi AS-Jepang (Hughes, 2009). Keterlibatan kekuatan-kekuatan internasional ini menambah kerumitan pada situasi yang sudah bergejolak di Laut Cina Selatan. Keterlibatan kekuatan-kekuatan internasional ini menambah kompleksitas situasi di Laut Cina Selatan yang sudah bergejolak, sehingga semakin meningkatkan ketegangan di kawasan. Meskipun ada upaya untuk menantang klaim Tiongkok dan menjaga stabilitas di Laut Cina Selatan, keterlibatan kekuatan internasional seperti Jepang dan Amerika Serikat hanya meningkatkan ketegangan di kawasan. Dengan diperkuatnya latihan militer dan kemitraan keamanan, situasi di Laut Cina Selatan masih bergejolak dan tidak dapat diprediksi. Perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung untuk menguasai jalur perairan strategis ini terus menjadi sumber kekhawatiran bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik
- Implikasi konflik terhadap stabilitas regional
mencakup potensi gangguan ekonomi, peningkatan militerisasi, dan risiko kesalahan perhitungan yang mengarah pada konflik bersenjata. Sengketa Laut Cina Selatan tidak hanya berpotensi mengganggu kestabilan kawasan, namun juga mempunyai dampak besar terhadap perdagangan dan keamanan global. Ketika negara-negara yang bersaing terus menegaskan dominasi mereka di wilayah tersebut, risiko konflik berskala lebih besar semakin besar, sehingga resolusi diplomatik semakin sulit untuk dicapai. Komunitas internasional harus tetap waspada dan terlibat dalam mencari resolusi damai untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menjaga stabilitas di kawasan. Misalnya, pembangunan pulau buatan dan instalasi militer yang dilakukan Tiongkok di Laut Cina Selatan telah meningkatkan ketegangan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina, yang menyebabkan peningkatan kehadiran militer dan potensi konfrontasi. Tindakan-tindakan ini juga telah memicu kekhawatiran di antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, sehingga semakin mempersulit upaya untuk menemukan penyelesaian damai atas perselisihan tersebut.
Negosiasi dan dialog diplomatik sangat penting untuk mencegah konflik yang dapat berdampak luas. Negosiasi multilateral melibatkan banyak pihak dan permasalahan, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dari negosiasi bilateral. Fase pranegosiasi sangat penting dalam menetapkan tahapan negosiasi formal (Chasek, nd). Jika terjadi perselisihan, para pihak dapat mencari penyelesaian melalui negosiasi atau arbitrase (Chasek, nd). Negosiasi multilateral merupakan proses kompleks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua peserta (Touval, 1989). . Selain itu, komunitas internasional harus terus menjunjung tinggi hukum dan perjanjian internasional untuk memastikan penyelesaian sengketa wilayah secara damai dan adil. Dengan bekerja sama untuk menemukan titik temu dan menghormati kedaulatan satu sama lain, kita dapat mencegah eskalasi lebih lanjut dan menjaga stabilitas di kawasan demi kepentingan semua negara yang terlibat.
Sikap Indonesia terhadap konflik Laut Cina Selatan
