Mumpung Pemilu Umbu

Event pemilu yang bangsa ini pakai sebagai bentuk nyata dari demokrasi adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap warga negara. Demokrasi tidak hanya dinikmati oleh lingkaran penguasa dan pemilik tanah, Tetapi bagai matahari, demokrasi memberi kesempatan kepada semua orang tanpa perlu bertanya-tanya latar belakang. 

Demokrasi juga datang tidak hanya dikota-kota besar, tetapi bertumbuh bagai rerumputan di desa-desa bahkan diwilayah terpencil sekalipun. Seperti halnya ditempat lain, Demokrasi juga berkembang di tanah Marapu. Bertumbuh seperti sabana dan memikat bagaikan ribuan bukit. 

Demokrasi bagaikan tamu di rumah umbu dan rambu, membawa cerita tentang Magna Carta yang layak untuk diperjuangkan. Begitulah demokrasi, datang tanpa pandang perbedaan dengan harapan setiap kita mendapat kesempatan dan hak yang sama.

Penerapan Otonomi Daerah tidak langsung meningkatkan animo perebutan kekuasaan sampai pada level daerah. Pemimpin lokal perlahan lahir dari sistem ini, meskipun tedapat banyak keterbatasan pemahaman otonomi daerah dalam praktek pemerintahan sehari-hari. Muhammad Aqil menyebutkan bahwa demokrasi langsung merupakan konsekuensi dari desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan mendekatkan pemimpin daerah dengan masyarakat (2016, hal 71). 

Pertempuran dalam arena sistem desentralisasi memungkinkan berbagai pihak bisa memanfaatkan potensi lokal. Tidak hanya soal rupiah, melainkan pengaruh sosial dan strata bisa menjadi aktor utama generasi tanah marapu dalam berkompetisi. Ketika era kolonial, menurut Hoskins (Argo, 2022, hal.9) saat komunikasi dan sengitnya kompetisi di antara penguasa lokal, pemerintah Kolonial mencoba memasukan bangsawan kedalam hirarki pemerintahan dan strategi ini mampu membuat masyarakat patuh. 

Bangsawan -- bangsawan ditunjuk bukan karena kompetensi, melainkan otoritas mereka di dalam komunitas lokal mereka masing-masing. Kita patut curiga jangan sampai tradisi Kolonial digunakan sampai saat ini. Pemimpin lokal kita tidak berasal dari kompetensi, melainkan hanya datang dari otoritas monarki, meskipun mekanismenya digambarkan sangat demokratis.

Idealnya pemilu, baik itu legislatif maupun eksekutif yang terjadi di Sumba bisa diperebutkan siapa saja sebagai jatah warga negara. Tetapi prakteknya, kesempatan itu sering dinikmati oleh kalangan bangsawan. Kekuatan mereka tidak main-main, apa lagi sebagai anak tanah dengan legitimasi kuat ditengah masyarakat membuat golongan kerajaan memiliki kesempatan  luas dibandingkan masyarakat dengan starata yang rendah. 

Salah satu alasan terselenggaranya Pemilu ditingkat adalah mencari pemimpin yang paham secara sosiologis, ekonomi , dan budaya masyakatnya. Sehingga penguasa tanah diasumsikan mampu untuk memimpin masyarakatnya karena memilki pengalaman turun-temurun. Tetapi ini sebenarnya metode yang sama karena hanya memindahkan alur berpikir monarki menuju arena pertarungan modern dalam bentuk demokrasi elektoral. 

Pemenang Pemilu telah diketahui bahkan sebelum bel pertandingan dibunyikan. Warga non-elita hanyalah "tumbal" demokrasi lokal untuk melengkapi sistem Pemilu agar kelihatan demokratis. Hampir setiap pemimpin di tanah marapu berasal dari keluarga karpet merah yang notabennya sudah memiliki basis masa yang kuat dan fanatik. Sehingga pada prakteknya, kesempatan desentralisasi ini dianggap sebagai peluang emas untuk mempertahankan ego stratifikasi sosial dan eksisitensi darah biru di era 4.0.