Mohon tunggu...
Dennis Baktian Lahagu
Dennis Baktian Lahagu Mohon Tunggu... Lainnya - Seorang suami dan ayah, stay di Kota Gunungsitoli

Generasi X, penikmat syair-syair Khairil Anwar, fans dari AC Milan, penyuka permainan basketball.

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Sederet Momentum Infiltrasi Partai Komunis Indonesia (PKI) Mewujudkan Coup D'etat

28 September 2022   15:09 Diperbarui: 28 September 2022   22:16 328 42 5
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Monumen Pancasila Sakti yang berada di Lubang Buaya, Jakarta Timur || Foto: travel.kompas.com

Terlepas dari segudang kontroversi seputar film Pengkhianatan G30S PKI, pemutaran film berdurasi empat jam lebih itu menjadi hal yang selalu dinantikan masyarakat Indonesia di zaman orde baru. TVRI, stasiun televisi pemerintah, akan menayangkan film tersebut menjelang malam setiap tanggal 30 September. Film yang pertama kali ditayangkan TVRI pada 30 September 1985, berkisah tentang gerakan penculikan hingga pembunuhan para perwira tinggi Angkatan Darat dan seorang ajudan berpangkat perwira pertama serta seorang pengawal.

Gerakan 30 September, demikian dinamakan karena gerakan ini beraksi mulai malam tanggal 30 September 1965 hingga dini hari 1 Oktober 1965, dapat dikatakan sebagai upaya coup d'etat terhadap pemerintahan saat itu. Di belakang gerakan ini ada Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketua Umumnya adalah Dwipa Nusantara Aidit atau dikenal dengan DN. Aidit.

Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu dari empat partai politik peserta Pemilu 1955 yang memperoleh suara terbanyak. Saat itu PKI berada diurutan keempat dengan raihan 15,4% suara sah yang jika dikonversi menjadi 39 kursi. Hasil Pemilu 1955 seakan mejadi momentum PKI meningkatkan status sebagai partai besar setelah sebelumnya tercoreng akibat peristiwa Madiun tahun 1948.

Selain itu, konsep politik Nasakom (singkatan dari nasionalisme, agama dan komunisme) yang dicetuskan Presiden Soekarno pada era demokrasi terpimpin, membuat PKI semakin naik daun sebagai salah satu penyokong pilar politik negara. PKI dianggap mewakili unsur komunisme dalam konsep ideologi Nasakom. Kehadiran Nasakom sebagai konsep politik Indonesia tidak lepas dari ketidakstabilan politik dan ekonomi masa Pemerintahan Parlementer yang menurut Soekarno dalam demokrasi parlementer "....tiap-tiap orang bisa menjadi raja, tiap-tiap orang bisa memilih, tiap-tiap orang bisa dipilih, tiap-tiap orang bisa memupuk kekuasaan untuk menjatuhkan menteri-menteri dari singgasananya."

Dalam pandangan Soekarno, ketiga paham tersebut dapat bersatu dan membentuk satu pilar kuat yang menurutnya dapat saling menutupi satu sama lain. Jauh hari sebelumnya, tepatnya pada tahun 1926, Soekarno pernah menulis sebuah artikel di surat kabar Soeloeh Indonesia Moeda, yang salah satu paragrafnya tertulis "...Dengan jalan yang kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa paham Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain." Pada alinea lainnya, Soekarno melanjutkan menulis "......Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, inilah asas-asas yang dipegang teguh oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini."

Dua peristiwa bersejarah diatas melambungkan kepopuleran PKI. Memasuki periode 1960-an, konflik Indonesia-Belanda semakin memuncak terkait wilayah Irian bagian barat yang masih diduduki Belanda. Upaya diplomasi yang tidak menemui ujungnya, memaksa Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikora) menjelang akhir tahun 1961 yang menandai dimulainya upaya pembebasan Irian Barat secara militer. Uni Sovyet sebagai sekutu Indonesia memberikan dukungan peralatan persenjataan antara lain Helicopter MI-4 dan MI-6, jet temput berjenis MiG-15, Mig-17, dan MiG19, pesawat pemburu MiG 19 dan MiG20, pesawat pembom TU-16, serta pesawat angkut berat Antonov An-12B.

Operasi militer bernama Operasi Trikora dirancang dengan sandi 'Mandala' yang dipimpin seorang Panglima bernama Mayjen TNI Soeharto. Dukungan persenjataan Blok Timur membawa dampak berarti. Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Lagi-lagi PKI melalui sang Ketua DN. Aidit memanfaatkan momentum tersebut sebagai keberhasilan kaum kiri. Tulisannya yang dimuat Pravda, surat kabar CC Partai Komunis Uni Sovyet, tanggal 13 Oktober 1962, Aidit menulis ".......tak dapat dibayangkan tanpa bantuan yang sungguh-sungguh tidak mementingkan diri dari pihak negeri-negeri Sosialis terutama Uni Soviet. Bantuan tersebut, berupa senjata-senjata termodern dan sokongan moral yang sepenuh-penuhnya amat meninggikan daya tempur angkatan bersenjata Republik Indonesia sehingga menjadi lawan yang sungguh-sungguh ditakuti oleh kaum imperialis." Dalam tulisan yang sama, Aidit menggunakan semboyan "Satu tangan pegang bedil dan satu tangan lagi pegang pacul" serta menulis kalimat ".....Berjuta-juta pemuda dan pemudi Indonesia mendaftarkan diri sebagai sukarelawan untuk dikirim ke daerah front Irian Barat guna merintis untuk penancapan kekuasaan Republik Indonesia di Irian Barat.." untuk melukiskan peran aktif PKI menyokong pembebasan Irian Barat.

Mesranya hubungan Soekarno dengan Blok Timur kembali menemukan momentumnya saat penyelenggaraan Games of The New Emerging Forces (Ganefo) pada tahun 1963 sebagai bentuk protes Indonesia terhadap International Olympic Committee (IOC) dan dunia barat yang dianggap telah mencampuri dunia olahraga dengan bentuk-bentuk imperialisme membuat semakin mesranya hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Cina dan juga Uni Sovyet yang berpaham komunisme namun memiliki semangat sama dalam menjunjung nasionalisme dan menentang imperialisme dan kolonialisme. Kemesraan ini benar-benar dimanfaatkan PKI untuk merangkul erat Bung Karno dan terus mengarahkan poros pemerintahan semakin ke Peking dan Moskow.

Komando Trikora belum lama dibubarkan, hubungan dengan negara tetangga Malaysia memanas seiring pembentukan Negara Federasi Malaysia yang ditentang Soekarno karena dianggap sebagai negara boneka Inggris dan dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Hal ini mendapat reaksi melalui sejumlah demonstrasi anti Indonesia di Kuala Lumpur yang menyulut amarah Soekarno. Apalagi para demonstran melakukan penghinaan atas lambang negara Indonesia. Melalui Menteri Luar Negeri Soebandrio, pada tahun 1964 Indonesia mengambil sikap konfrontasi dengan Malaysia. Tidak lama kemudian, Indonesia keluar dari keanggotaannya di PBB sebagai bentuk ketidakpuasan Soekarno atas PBB dalam menangani konflik Indonesia-Malaysia.

Gerakan Ganyang Malaysia diproklamasikan Soekarno. Kemudian perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) dikeluarkan Soekarno, berisi pertinggi ketahanan revolusi Indonesia; dan bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia. Dalam penjelasannya, Soekarno menegaskan bahwa Operasi Dwikora diperuntukkan untuk melawan neokoloniliasme Inggris di Asia Tenggara bukan melawan rakyat Malaysia. Komando Mandala Siaga (Kolaga) dibentuk, dipimpin Laksamana Madya Udara Omar Dani.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan