Broken Windows di Markas Pertahanan: Mengapa Korupsi di Hankam tak Kunjung Padam?

Ilustrasi Korupsi (Sumber: Istimewa/Rakyatbengkulu.Disway.Id) 

Menerapkan Teori Broken Windows: Memperbaiki "Jendela Pecah" di Sektor Hankam

Dalam perspektif Teori Broken Windows, kerusakan kecil yang dibiarkan di sektor pertahanan dan keamanan, seperti pelanggaran prosedur pengadaan dan penyalahgunaan dana minor, dapat berkembang menjadi masalah korupsi yang jauh lebih besar dan sistemik. Teori ini menegaskan bahwa ketidakteraturan kecil yang tidak segera ditindak akan menimbulkan sinyal lemahnya pengawasan dan ketidakpedulian institusi, sehingga membuka peluang bagi praktik korupsi yang lebih masif dan terorganisir. Dalam konteks kasus satelit Kemhan, penyimpangan yang terjadi sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek menunjukkan bagaimana "jendela pecah" berupa ketidakpatuhan terhadap aturan dan lemahnya transparansi dibiarkan berlarut-larut. Akibatnya, kerugian negara membengkak dan dampak strategis semakin parah. Oleh karena itu, memperbaiki "jendela pecah" ini harus dimulai dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kecil sekalipun, serta penerapan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Misalnya, pengadaan alutsista dan proyek strategis lainnya harus menggunakan mekanisme e-procurement terbuka yang dapat diakses publik untuk meminimalisir praktik mark-up dan kolusi. Selain itu, reformasi birokrasi dengan menghilangkan praktik bisnis militer yang tidak transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan melalui whistleblowing yang terlindungi menjadi langkah penting untuk mencegah korupsi berulang. Tanpa tindakan tegas dan sistematis untuk memperbaiki ketidakteraturan kecil ini, potensi kerusakan yang lebih besar akan terus mengancam kedaulatan dan keamanan nasional.

Secara analitis, data kerugian yang mencapai ratusan miliar rupiah dalam satu proyek saja mengindikasikan bahwa sektor pertahanan dan keamanan merupakan salah satu titik rawan korupsi yang sangat strategis. Ketidakteraturan kecil yang dibiarkan berkembang menjadi kebocoran anggaran besar, yang pada akhirnya menghambat efektivitas pertahanan negara. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan antara kebutuhan pertahanan yang semakin kompleks dengan kemampuan institusi yang melemah akibat korupsi. Oleh sebab itu, penerapan prinsip Broken Windows dalam tata kelola hankam harus menjadi prioritas, dengan fokus pada pencegahan dini dan pengawasan ketat terhadap setiap aktivitas, sekecil apapun, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan melemahkan sistem pertahanan nasional.

Tantangan dan Kritik terhadap Pendekatan Broken Windows

Meski relevan, penerapan Teori Broken Windows di sektor hankam tidak tanpa masalah, dalam penerapannya teori ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama karena kultur tertutup yang melekat dalam institusi tersebut. Sektor hankam selama ini dikenal sangat resisten terhadap transparansi dengan alasan menjaga "rahasia negara". Padahal, berdasarkan analisis internal dan audit yang dilakukan oleh lembaga pengawas, sekitar 80% dari anggaran hankam sebenarnya dapat diaudit secara publik tanpa membocorkan informasi strategis militer yang sensitif. Namun, ketertutupan ini seringkali dijadikan tameng untuk menutupi praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara. Sikap tertutup ini justru memperkuat sinyal lemahnya pengawasan internal dan eksternal, yang secara tidak langsung menguatkan argumen teori bahwa ketidakteraturan kecil yang dibiarkan akan berkembang menjadi masalah yang jauh lebih besar.

Selain itu, intervensi politik menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap korupsi di sektor pertahanan dan keamanan. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau tokoh politik yang memiliki jaringan kuat sehingga sulit untuk diproses secara hukum dengan tuntas. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa hanya sekitar 5% kasus korupsi di sektor hankam yang berakhir dengan vonis berat, sementara 95% sisanya dihentikan pada tahap penyidikan atau proses awal. Kondisi ini mencerminkan adanya perlindungan politis yang membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif dan melemahkan upaya pencegahan korupsi. Situasi ini juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan keamanan, yang seharusnya menjadi benteng utama negara.

Lebih jauh, tantangan budaya dan politik ini menuntut reformasi menyeluruh yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada perubahan sistem dan paradigma pengelolaan sektor hankam. Transparansi yang lebih besar, penerapan mekanisme pengawasan independen, serta perlindungan bagi pelapor pelanggaran (whistleblowers) harus diintegrasikan dalam tata kelola pertahanan. Tanpa adanya keberanian politik dan komitmen institusional untuk membuka "jendela pecah" dan memperbaikinya sejak dini, teori Broken Windows hanya akan menjadi konsep ideal tanpa implementasi nyata. Dengan kata lain, tanpa perubahan mendasar, ketidakteraturan kecil yang dibiarkan akan terus menggerogoti kepercayaan dan efektivitas sistem pertahanan nasional.

Penerapan prinsip Broken Windows---menindak tegas pelanggaran kecil, meningkatkan transparansi, dan melibatkan masyarakat---Indonesia bisa memutus siklus korupsi yang mengancam stabilitas nasional. Jika tidak, retakan kecil hari ini akan menjadi reruntuhan yang sulit diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari seluruh warga Indonesia, baik itu pejabat pemerintah maupun rakyat untuk turut serta memberantas korupsi terutama di bidang hankam, dengan menggunakan teori Broken Windows sebagai salah satu pendekatannya.