9 April 2014 pemungutan suara dalam pemilihan umum (Pemilu) legislatif digelar. Menjelang Pemilu,Koordiantor Program Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Sunanto mengatakan isu dan pratik politik uang semakin gencar dilakukan oleh oknum peserta pemilu dan calon anggota legislatif (caleg) untuk membeli suara rakyat demi kekuasaan semata.Beberapa modus perlu di waspadai seperti praktik politik uang pra bayar dan pasca bayar.
politik uang yang dibudayakan oleh setiap peserta pemilu dan mendorongmasyarakat mengamini serta menerimanya merupakan kejahatan pemilu sekaligus kejahatan kemanusian. Uang yang diserahkan menurutnya akan berdampak kerusakan moral publik sebagai akibatnya. Seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih menurutnya harus bersama dalam mencegah praktik politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu.Jangan ambil uangnya dan laporkan pelakunya ke pengawas pemilu..
tidak hanya peserta pemilu yang harus diwaspadai, namun kita juga harus waspada akan praktik politik uang dan barang yang dilakukan peserta pemilu kepada penyelenggara pemilu,Potensi terjadinya politik uang dipengaruhi oleh faktor kesejahteraan atau kemiskinan. Bawaslu menggunakan variabel kesejahteraan atau kemiskinan sebagai sebuah pendekatan, dengan asumsi bahwa semakin miskin semakin mudah menerima uang pengganti suara.
Berdasarkan variabel-variabel tersebut, Bawaslu menetapkan dari 6.524 Kecamatan yang ada di seluruh Indonesia ada 729 Kecamatan yang tergolong sangat rawan dan 1.422 kecamatan yang tergolong rawan dan sisanya tergolong aman.
Maka dari itu Perlu diingatkanseluruh penyelenggara pemilu harus memasang mata, telinga, dan peka terhadap praktik politik uang di lapangan. Dalam pemilu 2014 kali ini menurutnya politik uang akan makin beragam dan harus diwaspadai ajakan memilih yang disertai pemberian uang dan barang
