Mengurus Pendidikan Setengah Hati

Keputusan pemerintah Vietnam menggunakan hasil efisiensi anggaran untuk pendidikan gratis akan membantu 23,2 juta siswa prasekolah hingga SMA. Menurut data resmi, Vietnam memiliki 23,2 juta siswa di sekolah negera, termasuk 3,1 juta anak prasekolah di bawah lima tahun, 1,7 juta anak prasekolah usia lima tahun, 8,9 juta siswa SD, 6,5 juta siswa SMP, dan 3 juta siswa SMA.

Efesiensi anggaran demi peniddikan gratis di Vietnam hanya 19,3 trilyun semuanya untuk operasional sekolah. Karena gaji guru, tunjungan guru dan lainya sebagainya ada dalam dana alakasi umum (DAU).

Diskriminasi Pembiayaan

Walaupun  Indonesia sudah sejak tahun 2009 mengganggarkan untuk Pendidikan 20 persen. Tetapi sampai sekarang Pendidikan Indonesia mutunya rendah. Meskipun negara dengan belanja publik untuk pendidikan terbesar di Asia. Jika dilihat dari persentase GDP, belanja pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia, bahkan Timor Leste.

Mutu Pendidikan Indonesia rendah dikawasan Asean bisa dilihat dari skor PISA sejak tahun 2001 sampai sekarang belum mengalami peningkatan yang signifikan. Sekitar 52 persen dari pelajar Indonesia yang menjadi sampel PISA berada dalam kategori low performer pada ketiga subjek tes (literasi, matematika dan sains), jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian negara-negara tetanggaUntuk HCI, di tahun 2020 skor HCI Indonesia hanya mencapai 0,54. Jauh lebih rendah dibandingkan skor HCI Singapura (0,88), Vietnam (0,69), dan Malaysia (0,61).    

Karena anggaran Pendidikan 20% dari apbn  tidak semua untuk Kementerian Pendidikan yang mengelola Pendidikan dasar dan menengah. Kementerian Pendidikan  hanya menerima 15% dari jumlah anggaran Pendidikan.

Tahun 2024 anggaran pendidikan 98,8 trilyun,  tahun 2025 pagu anggaran Rp 93,6 triliun dibagi untuk ketiga kementerian tersebut. Rincian anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapat anggaran sekitar Rp 33 triliun. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) mendapat anggaran sekitar Rp 50 triliun, sementara Kementerian Kebudayaan mendapat anggaran sekitar Rp 2 triliun.

Bantuan operasionl sekolah (Bos) Berdasarkan permendikbud nomor 63 tahun 2023. Bos yang diterima SD sebesar 900 ribu, SMP 1,2 juta dan SMA/SMK 1,5 juta per siswa per tahun. Anggaran  ini jauh dari standar minimal pembiayaan Pendidikan. Apalagi partisipasi masyarakat dilarang seperti bayaran, iuran sumbangan awal tahun sejak alih kelola berlakunya UU no.23 tahun 2014.

Diskriminasi Pendidikan juga terjadi SMA Taruna Nusantara dengan anggaran operasional sekolah cukup tinggi angkanya mencapai 2 trilyun masih diboleh kan memungut bayaran Rp.5 juta sebulan, komiter 1 juta per bulan, 50 juta uang pangkal dan 125 juta sumbangan sukarela. SMA Garuda Nusantara 2,5 trilyun dengan jumlah siswa tidak mencapai 300  orang, SMA Rakyat 2,3 trilyun untuk 100 sekolah dengan anggaran operasinlanya 48 juta per siswa per tahun. Sangat berbeda jauh dengan SMA-SMA yang dibawah kemendikdasmen.

Pemerintah lebih mengutamakan  pemberian anggaran cukup besar untuk makan gratis dari pada peningkatan SDM bermutu. Terlihat dari anggaran Pendidikan dasmen  dipangkas dari pagu 33 trilyun menjadi 25 trilyun, demikian pula  Pendidikan tinggi dari pagu 50 trilyun menjadi 33 tilyun. Sementara menaikan anggaran makan gratis dari awal 77 trilyun menjadi 303 trilyun.Bahkan anggaran MBG tahun 2026 sudah disetujui 335 trilyun. Kelihatan sekali pemerintah setengah hati memajukan Pendidikan yang dibawah kemendikdasmen.(Cag).