Keluhan Presiden: Pendidikan Indonesia Tertinggal

Bandingkan dengan sekolah yang diselenggarakan Kementerian diluar kemendikbud memiliki biaya operasional sekolah cukup besar sudah melebihi standar minimal pembiayaan Pendidikan.

Coba bandingkan dengan SMA Taruna Nusantara yang dikelola oleh Yayasan Hankam. Siswa kelas 9 yang diterima di SMA Taruna Nusantara lewat jalur kontribusi khusus perlu membayar sejumlah komponen pembiayaan, seperti: Uang pangkal: Rp 50 juta Uang komite sekolah: Rp 1 juta uang kontribusi khusus: Rp 125 juta. Biaya operasional pendidikan atau SPP: Rp 5 juta per bulan selama Pendidikan, bahkan mendapat anggaran Pendidikan dari negara mencapai  2 trilyun per tahun. Hasil wajar kalau lulusan SMA Taruna Nusantara sangat bermutu.

SMA Unggulan Garuda Nusantara anggaranya mencapai Rp. 2 trilyun, SMA Sekolah Rakyat anggaran operasional Sekolah Rakyat untuk pelaksanaan di seratus lokasi ditaksir mencapai Rp2,3 triliun untuk tahun ajaran 2025-2026.  Salah satu komponen dalam anggaran tersebut ialah biaya belajar masing-masing siswa yang per tahunnya mencapai Rp48,2 juta. Angka tersebut telah melebihi standar  minimal pembiayaan, jika saja benar dikelola dengan baik, maka SMA Sekolah Rakyat, SMA Garuda Nusantara  akan menghasilkan lulusan bermutu.

Solusi Memperbaiki Mutu Pendidikan

 Kemendikdasmen harus segera melakukan evaluasi, analisis perbaikan mutu  Pendidikan Pendidikan dasar dan menengah, karena ini sudah dikeluhkan oleh Presiden. Apa sih penyebab mutu Pendidikan Indonesia tertinggal di Asia Tenggara. Sebenarnya masalah pokok menurunya Pendidikan Indonesia yaitu minimnya pemberian dana  operasional sekolah (bos) yang diberikan pemerintah  sejak tahun 2009.

Pada sisi lain pemerintah melakukan diskriminasi pemberian dana Pendidikan. Coba bandingkan sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kementerian di luar kemendidasmen cukup besar. Sementara itu SMA Negeri hanya menerima dana Bos Rp.1,5 juta per tahun per siswa. Sementara ada SMA dikementerian lain mencapai Rp.100 juta  per tahun per siswa.

Tiap tahun selalu dengar pendapat antara Komisi X dan menteri Pendidikan dan praktisi Pendidikan. Tahun 2024 saja komisi X merekomendasikan standar minimal pembiayaan untuk Pendidikan menengah utuk tahun 2025 minimal Rp.10 juta per siswa per tahun. Tetapi pemerintah tidak pernah berjuang untuk memberikan dana bos Rp.10 juta, sampai sekarang masih Rp.1,5 juta per siswa pe tahun.

Studi ilmiah tentang pembiyaan Pendidikan :   Tesis sodara Hafsari tentang Hasil penghitungan biaya satuan pendidikan di salah satu SMK di Jawa Tengah (Tahun 2015) masa masih otonomi daerah didapatkan biaya satuan pendidikan peserta didik Rp.6.416.502,00. Sumber pendanaan berasal dari APBN (23,6%), APBD provinsi 0,1%, APBD kabupaten 44%, SOT (Sumbangan Orang Tua) 32,1%, dan sumber lain 0,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan biaya satuan pendidikan per peserta didik sebesar 6,4 juta rupiah, per tahun sekitar 32,1% masih bersumber dari sumbangan orang tua atau kira-kira 2 juta rupiah. (catatan: biaya satuan Pendidikan per siswa Rp.6.416.502,- tahun 2015) bandingkan dengan  tahun 2024 Rp.3 juta.

Hasil penelitian Ni Luh Kadek Supartini tentang "Analisis Satuan Biaya Pendidikan di salah satu SMA Negeri di Singaraja Bali tahun 2010. Satuan biaya Pendidikan SMA negeri mencapai Rp. 5.157.347.900 dan satuan biaya per siswa per tahun mencapai Rp.6.683.151,74 atau per bulan mencapai angka Rp.556.929,311. Dana bersumber dari pusat, pemerintah daerah, masyarakat. Kenyataannya dana yang besumber dari orang tua (masyarakat) menjadi andalan kegiatan sekolah. Terdapat korelasi positif dan signifikan antara kompetensi guru terhadap mutu pembelajaran. (Catatan: biaya satuan Pendidikan per tahun per siswa Rp.6.683.151,- tahun 2010). Bandingkan tahun 2024 hanya Rp. 3 juta bagaimana Pendidikan mau bermutu.

Tidak ada satupun penelitian pemberian dana bos berkorelasi pada mutu Pendidikan. Masalahnya bukan  ganti menteri dan ganti kurikulum.  Masalahnya   pemberian dana bos tidak  memenuhi standar minimal pembiayaan Pendidikan. (Cag).