Seperti biasa, hal yang baru itu pasti menebar pro kontra, setuju dan tidak. Yes or not. Itu lah ciri dan dinamika demokrasi.
Yang setuju kemudian mendukung full gas tanpa reserve adalah relawan dan pendukung Presiden Joko Widodo. Ada Joman (Jokowi maniak) ada Projo (pro Jokowi).
Yang agak menarik, dukungan itu datang pula dari seorang pengamat politik. Dia adalah Dr.Mohammad Qodhari S.Pi MA.
Direktur executif Indo Barometer itu tampil mendukung Jokowi tiga periode. Alasannya tak terlalu signifikan. Hanya ingin mensatu paketkan Jokowi dengan Prabowo di  2024. Tujuannya agar tidak terjadi polarisasi dan perpecahan diantara pendukung kedua tokoh yang sama sama kuat.
Seorang pengamat lain yang tak setuju tiga periode itu menuduh Qodhar tak paham demokrasi. Seorang demokrat harus paham dan menerima adanya polarisasi. Perpecahan itu bisa dicegah oleh sikap kenegarawanan para pemimpin. Â Jokowi dan Prabowo sudah menunjukkan hal itu sehingga bangsa ini tetap bersatu dalam keberagaman.
Isu yang sempat menggelegar itu ternyata bak gayung tidak bersambut. Ternyata banyak yang menolaknya. Di kalangan partai politik yang tegas menolak adalah PKB, PKS, Nasdem dan Demokrat. Bahkan juga katanya PDIP. Yang lain, PPP dan PAN meminta hal itu dikaji ulang secara cermat.
Perubahan periode jabatan Presiden itu memang tidak mustahil terjadi. Yang harus dilakukan adalah amandemen UUD45. Dan itu merupakan domain MPR. Kebetulan lembaga tertinggi negara itu kini sedang punya asa melakukan amandemen konstitusi. Tapi seperti disampaikan ketuanya, Bambang Soesatyo, amandemen itu terbatas hanya untuk memasukkan pasal mengenai Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pengganti GBHN (Garis Garis Besar Haluan Negara) yang hilang pasca reformasi.
Di kalangan masyarakat yang menolak ada BEM UI. Kordinator BEM UI Novian Fadil Akbar menyebut merubah periode jabatan Presiden itu merupakan penghianatan terhadap gerakan reformasi. Kita sudah berdarah darah di tahun 1998 itu. Dan dua periode itu sudah optimal dan layak.
Bisa jadi Novian ingin mengingatkan bahwa sebelum reformasi masa jabatan Presiden itu tak berbatas. Dan itu yang menyebabkan Suharto bisa berkuasa selama 32 tahun. Bahkan Bung Karno sempat dinobatkan menjadi Presiden seumur hidup.
PA212 juga menyatakan tegas menolak. Ketua PA 212 Selamet Maarif menegaskan mereka akan melawan. Jika tidak bisa secara konstitusional mereka siap mengepung Senayan.
Sementara itu Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan menolak perubahan periode jabatan itu. Ia mengaku ingin tetap mentaati konstitusi, dua periode saja.
